KBRN, Entikong: Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) Kuching memperkuat program edukasi dan kerja sama lintas lembaga. Langkah ini diambil sebagai upaya menekan tingginya kasus Warga Negara Indonesia (WNI) bermasalah di luar negeri, khususnya para Pekerja Migran Indonesia (PMI).

Konsul Jenderal Republik Indonesia Kuching, Abdullah Zulkifli mengungkapkan, tim perlindungan KJRI Kuching mencatat data pemulangan WNI ke tanah air berada pada angka yang cukup tinggi setiap tahunnya. Rata-rata, jumlah WNI yang dideportasi mencapai tiga hingga empat ribu orang pertahun, mayoritas adalah PMI non prosedural.

“Catatan penanganan WNI bermasalah di Sarawak, yang dipulangkan ke tanah air cukup tinggi, ini yang menjadi fokus kita kedepan dalam menekan angka deportasi,” kata Abdullah Zulkifli, Selasa (7/10/2025).

Ia menyebut, sebagian besar WNI yang dipulangkan tersebut merupakan pekerja migran yang menghadapi berbagai masalah selama berada di wilayah Sarawak, Malaysia. Kasus-kasus ini menimbulkan konsekuensi besar dalam upaya pelayanan dan perlindungan oleh KJRI.

Menurut Zulkifli, dalam penanganan WNI bermasalah, masih sering ditemukan PMI yang masuk dan bekerja di luar negeri tanpa melalui prosedur yang sah. Keberangkatan non-prosedural ini diidentifikasi sebagai salah satu penyumbang terbesar masalah warga Indonesia atau pekerja di Sarawak.

Oleh sebab itu, Abdullah menyatakan, fokus ke depan adalah penguatan edukasi dan kerja sama lintas lembaga. Tujuannya untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan dalam prosedur keberangkatan PMI.

Strategi yang akan ditempuh, kata Zulkifli, yakni program pembinaan dan pengawasan terkoordinasi akan melibatkan kementerian teknis terkait pekerja migran di tanah air. Upaya ini dilakukan untuk menekan munculnya kasus WNI bermasalah di luar negeri secara lebih efektif.

“Kami akan koodinasi dengan Kementerian dan Lembaga terkait, pusat dan daerah yang tujuannya dalam optimalkan pengawasan pekerja migran Indonesia,” pungkasnya.