Status Bencana Nasional Dorong Anggaran Penanganan Lebih Terarah

RRI.CO.ID, Sanggau – Penetapan status bencana nasional dinilai perlu menjadi perhatian ketika skala bencana telah melampaui kemampuan pemerintah daerah dalam melakukan penanganan. Status tersebut tidak hanya berkaitan dengan aspek administratif, tetapi juga berhubungan dengan kecepatan mobilisasi sumber daya, koordinasi antarlembaga, serta dukungan anggaran untuk memenuhi kebutuhan masyarakat terdampak.

Direktur Eksekutif Teraju Indonesia, Agus Sutomo, mengatakan penetapan status bencana nasional harus didasarkan pada kajian objektif mengenai dampak, luas wilayah terdampak, jumlah korban, kerugian, serta kapasitas pemerintah dalam menangani bencana. Menurutnya, keputusan tersebut perlu diikuti dengan kebijakan anggaran yang jelas dan terukur agar penanganan bencana dapat berjalan efektif.

“Status bencana nasional menjadi penting apabila kapasitas daerah sudah tidak memadai untuk menangani dampak bencana. Karena itu, pemerintah perlu melihat indikator secara objektif dan memastikan dukungan anggaran dapat segera diarahkan untuk penanganan masyarakat terdampak,” ungkap Agus Sutomo dalam dialog RRI Sanggau Menyapa, Rabu 7 Oktober 2026.

Menurut Agus, alokasi anggaran penanggulangan bencana tidak semestinya hanya berorientasi pada tahap tanggap darurat. Anggaran juga perlu memperkuat upaya pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan, rehabilitasi, dan pembangunan kembali wilayah yang terdampak agar risiko bencana serupa dapat diminimalkan.

“Anggaran bencana harus dilihat sebagai investasi untuk melindungi masyarakat. Bukan hanya digunakan ketika bencana terjadi, tetapi juga untuk memperkuat pencegahan, kesiapsiagaan, mitigasi, hingga pemulihan setelah bencana,” katanya.

Ia menambahkan, pemerintah pusat dan daerah perlu memperkuat koordinasi dalam menentukan prioritas penggunaan anggaran bencana. Transparansi dan pengawasan juga diperlukan agar bantuan serta anggaran yang tersedia benar-benar sampai kepada masyarakat yang membutuhkan dan digunakan sesuai peruntukannya.

Agus berharap kebijakan terkait status bencana nasional dan alokasi anggaran dapat dilakukan secara cepat, tepat, transparan, serta berdasarkan kebutuhan di lapangan. Dengan dukungan anggaran yang memadai dan koordinasi lintas sektor, penanganan bencana diharapkan mampu memberikan perlindungan lebih baik bagi masyarakat sekaligus mempercepat proses pemulihan daerah terdampak.