RRI.CO.ID, Entikong – Pemerintah Kabupaten Sanggau meminta seluruh dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) memastikan operasionalnya memenuhi standar nasional. Ketua Satgas Percepatan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) Kabupaten Sanggau Susana Herpena menegaskan, kepatuhan terhadap SOP menjadi prioritas sambil menunggu kebijakan terbaru dari Badan Gizi Nasional (BGN).

"Kami mengarahkan seluruh dapur SPPG memastikan operasionalnya sesuai standar nasional. Mulai dari izin kesehatan, IPAL, tata letak dapur, perlengkapan makan, hingga tenaga gizi harus memenuhi SOP yang ditetapkan," kata Wabup Susana di Sanggau, Selasa 4 Agustus 2026.

Ia menjelaskan, hingga saat ini Pemerintah Kabupaten Sanggau belum menerima instruksi baru dari Badan Gizi Nasional terkait perubahan kebijakan Program Makan Bergizi Gratis. Ditegaskan, pemerintah daerah tetap mendukung pelaksanaan program tersebut sesuai dengan kewenangan yang dimiliki.

"Sampai hari ini kami dari satgas belum mendapat instruksi. Kami hanya memastikan program strategis nasional berjalan sesuai kewenangan pemerintah daerah, sedangkan kebijakan, aturan, dan anggarannya merupakan kewenangan pemerintah pusat," ungkapnya.

Wabup Susana menambahkan, dapur SPPG yang belum memenuhi seluruh persyaratan operasional belum dapat menjalankan layanan. Sementara itu, dapur yang telah memenuhi standar diminta terus menjaga kualitas pelayanan sesuai ketentuan yang berlaku.

"Kalau belum memenuhi persyaratan, sementara masih di-suspended. Sedangkan yang sudah beroperasi harus benar-benar memaksimalkan pelaksanaan sesuai SOP karena standarnya cukup ketat," ucapnya.

Ia juga memastikan hingga kini belum ada regulasi baru mengenai wacana pelaksanaan MBG melalui kantin sekolah. Disampaikan, Pemerintah Kabupaten Sanggau akan menunggu arahan resmi dari pemerintah pusat sebelum mengambil kebijakan lebih lanjut.