RRI.CO.ID, Lhokseumawe - Reformasi birokrasi merupakan salah satu agenda strategis dalam pembangunan nasional. Tujuannya bukan sekadar memperbaiki struktur kelembagaan pemerintahan, tetapi juga memastikan negara mampu menghadirkan pelayanan publik yang berkualitas, efektif, dan berkeadilan. Salah satu langkah penting dalam reformasi tersebut adalah pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) sebagai bagian dari Aparatur Sipil Negara (ASN).

Kebijakan ini layak diapresiasi. Setelah bertahun-tahun mengabdi sebagai tenaga honorer dengan berbagai keterbatasan, ribuan guru, tenaga kesehatan, penyuluh, dan tenaga teknis akhirnya memperoleh kepastian status serta hak yang lebih baik. Negara menunjukkan keberpihakannya kepada mereka yang selama ini menjadi ujung tombak pelayanan publik.

Namun, reformasi birokrasi tidak berhenti pada pengangkatan aparatur. Tantangan berikutnya adalah memastikan keberlanjutan pembiayaan tanpa mengganggu kemampuan pemerintah daerah menjalankan fungsi pembangunan. Persoalan ini semakin terasa ketika banyak daerah menghadapi ruang fiskal yang semakin sempit akibat meningkatnya belanja pegawai, sementara kebutuhan pembangunan terus bertambah.

Dalam konteks inilah gagasan pembiayaan gaji PPPK melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) patut dipertimbangkan sebagai bagian dari penyempurnaan hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah.

Persoalan utama bukan terletak pada keberadaan PPPK, melainkan pada ketimpangan kapasitas fiskal antardaerah. Indonesia memiliki lebih dari lima ratus pemerintah daerah dengan kemampuan keuangan yang sangat beragam. Sebagian daerah mampu membiayai kebutuhan aparatur dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang besar, tetapi tidak sedikit daerah yang masih bergantung pada dana transfer pemerintah pusat.

Perbedaan kapasitas tersebut menyebabkan beban kebijakan nasional dirasakan secara berbeda. Daerah yang memiliki PAD kuat relatif lebih mudah memenuhi kebutuhan belanja pegawai, sedangkan daerah dengan fiskal terbatas harus melakukan berbagai penyesuaian anggaran. Dalam situasi tertentu, peningkatan belanja pegawai berpotensi mengurangi ruang fiskal yang seharusnya digunakan untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan ekonomi masyarakat, maupun program penanggulangan kemiskinan.

Padahal, masyarakat menilai keberhasilan pemerintah daerah bukan hanya dari kemampuan membayar aparatur, tetapi juga dari kualitas jalan yang dibangun, layanan kesehatan yang mudah diakses, sekolah yang semakin baik, hingga tumbuhnya kesempatan kerja. Ketika sebagian besar anggaran terserap untuk belanja rutin, ruang bagi pembangunan menjadi semakin terbatas.

Dari sudut pandang kebijakan publik, kondisi tersebut menunjukkan perlunya penataan ulang pembagian tanggung jawab fiskal. Pengangkatan PPPK merupakan kebijakan nasional yang lahir dari kebutuhan reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik secara nasional. Oleh karena itu, pembiayaannya juga layak dipandang sebagai tanggung jawab nasional.

Pembiayaan gaji PPPK melalui APBN bukan berarti mengurangi makna otonomi daerah ataupun membebaskan pemerintah daerah dari tanggung jawab fiskalnya. Sebaliknya, kebijakan tersebut merupakan bentuk kehadiran negara dalam memastikan bahwa kebijakan nasional tidak menimbulkan ketimpangan baru di tingkat daerah.

Dengan adanya dukungan APBN, pemerintah daerah memperoleh ruang fiskal yang lebih sehat. Ruang tersebut semestinya tidak dimanfaatkan untuk memperbesar belanja rutin lainnya, melainkan diarahkan pada belanja yang produktif dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pemerintah daerah dapat mengalokasikan anggaran lebih besar untuk pembangunan infrastruktur ekonomi, digitalisasi pelayanan publik, peningkatan mutu pendidikan, penguatan fasilitas kesehatan, pengembangan sektor pertanian, perikanan, pariwisata, ekonomi kreatif, serta dukungan terhadap usaha mikro, kecil, dan menengah. Belanja-belanja produktif seperti inilah yang pada akhirnya mampu menciptakan pertumbuhan ekonomi daerah.

Namun demikian, dukungan APBN tidak boleh dipahami sebagai alasan bagi daerah untuk mengendurkan upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Justru sebaliknya, ruang fiskal yang lebih longgar harus menjadi momentum mempercepat kemandirian ekonomi daerah.

Optimalisasi pajak dan retribusi daerah, pengelolaan aset yang lebih produktif, revitalisasi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), kemudahan investasi, pengembangan destinasi wisata, hingga digitalisasi sistem pendapatan merupakan langkah yang harus terus dilakukan. Semakin kuat PAD, semakin besar pula kemampuan daerah membiayai pembangunan tanpa bergantung sepenuhnya pada transfer pemerintah pusat.

Dengan demikian, APBN dan PAD tidak perlu dipertentangkan. Keduanya memiliki fungsi yang saling melengkapi. APBN menjamin keberlangsungan kebijakan nasional, sedangkan PAD menjadi fondasi kemandirian pembangunan daerah. Sinergi keduanya akan menciptakan hubungan fiskal yang lebih sehat dan berkeadilan.

Di sisi lain, pembiayaan PPPK melalui APBN juga harus melahirkan budaya kerja baru dalam birokrasi. Negara tidak hanya memberikan kepastian kesejahteraan kepada aparatur, tetapi juga mengharapkan peningkatan kualitas pelayanan publik.

Setiap rupiah yang dibelanjakan negara berasal dari pajak dan berbagai sumber penerimaan yang pada hakikatnya merupakan uang rakyat. Karena itu, aparatur memiliki tanggung jawab moral untuk mengembalikan kepercayaan tersebut melalui pelayanan yang profesional, disiplin, inovatif, dan berorientasi pada hasil. Sudah saatnya paradigma birokrasi bergeser dari sekadar memenuhi jam kerja menuju pencapaian kinerja yang terukur. Kehadiran aparatur di kantor memang penting, tetapi yang jauh lebih penting adalah kehadiran solusi bagi masyarakat. Publik tidak lagi menilai birokrasi dari banyaknya dokumen yang dihasilkan, melainkan dari cepat atau lambatnya pelayanan, mudah atau sulitnya akses masyarakat, serta nyata atau tidaknya manfaat yang dirasakan.

Dalam konteks ini, PPPK memiliki peluang besar menjadi wajah baru birokrasi Indonesia. Sebagai aparatur yang lahir melalui agenda reformasi, PPPK diharapkan membawa budaya kerja yang lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi, terbuka terhadap inovasi, serta mampu bekerja berdasarkan target dan indikator kinerja yang jelas.

Reformasi birokrasi pada akhirnya tidak boleh berhenti pada perubahan status kepegawaian. Reformasi sejati hanya akan tercapai ketika masyarakat merasakan pelayanan yang semakin cepat, transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan mereka.

Ke depan, pemerintah pusat dan pemerintah daerah perlu membangun hubungan fiskal yang semakin proporsional. Pemerintah pusat bertanggung jawab menjamin keberlangsungan kebijakan nasional, sementara pemerintah daerah memanfaatkan ruang fiskal yang tersedia untuk mempercepat pembangunan dan memperkuat kapasitas ekonomi daerah. Pada saat yang sama, aparatur berkewajiban menjaga integritas serta meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Pada akhirnya, pembiayaan gaji PPPK melalui APBN bukan semata-mata persoalan siapa yang membayar gaji aparatur. Kebijakan ini merupakan pilihan strategis dalam membangun tata kelola pemerintahan yang lebih adil, efektif, dan berkelanjutan. Negara hadir menjamin keberlanjutan reformasi birokrasi, pemerintah daerah memperkuat kemandirian fiskalnya melalui peningkatan PAD, dan aparatur membalas kepercayaan publik dengan dedikasi serta profesionalisme.

Ketika ketiga unsur tersebut berjalan secara selaras, reformasi birokrasi tidak hanya menghasilkan aparatur yang lebih sejahtera, tetapi juga melahirkan daerah yang lebih mandiri, pembangunan yang lebih berkualitas, dan pelayanan publik yang benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Itulah hakikat reformasi birokrasi, bukan sekadar memperbaiki sistem pemerintahan, melainkan menghadirkan negara yang semakin dekat, semakin efektif, dan semakin mampu melayani rakyat.

Oleh: Farhan Zuhri, S.Hum., M.Pd.

Politisi PKS