RRI.CO.ID, Pekalongan - Isu krisis ekologis dan problem lingkungan hidup yang kian mengkhawatirkan kini menuntut respons nyata dari institusi keagamaan, tidak terkecuali Nahdlatul Ulama (NU). Masalah lingkungan seperti tumpukan sampah, polusi udara, hingga pencemaran air bukan lagi sekadar urusan teknis pemerintah, melainkan sudah menjadi ujian nyata bagi kepedulian dan keteladanan para ulama.

Peran ri’ayah (pengayoman) seorang kiai kini ditantang untuk melampaui urusan ibadah ritual, dengan menempatkan keselamatan ekologis umat sebagai prioritas dakwah yang mendesak. Tantangan lingkungan yang serius ini disoroti secara khusus oleh Katib Syuriyah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Dr H Hilmy Muhammad, MA, yang melihat kondisi wilayah Pekalongan sebagai contoh nyata.

Senator asal DIY yang akrab disapa Gus Hilmy ini menegaskan bahwa mengurus urusan ekologi merupakan wujud manifestasi rasa kasih sayang kiai terhadap keberlangsungan hidup masyarakat. Baginya, institusi keagamaan harus berani menyuarakan isu ini secara lantang agar tidak kehilangan fungsi keteladanannya di tengah umat.

“Apabila NU diandaikan sebagai pesantren besar, maka perhatian kiai-kiai NU adalah kepada urusan-urusan yang penting dan mendesak di tengah masyarakat. Contoh di Pekalongan ini adalah NU harus berani berbicara soal sampah, pencemaran sungai, polusi udara dan bahaya limbah terhadap kesehatan. Hal ini sebagai bentuk sikap kasih sayang terhadap permasalahan umat. Jika ulama diam saja, maka hilanglah keteladanan dan ri’ayah-nya terhadap umat,” ujar Gus Hilmy.

Pengasuh Pondok Pesantren Krapyak Yogyakarta ini mengibaratkan karakter njagani (menjaga) umat layaknya figur kiai yang dengan penuh keikhlasan membangunkan santrinya menjelang waktu subuh. Gus Hilmy juga melontarkan kritik terhadap stigma "tradisional" dan "modern" yang kerap disematkan pada pesantren hanya berdasarkan jenis kitab yang diajarkan.

“Esensi pesantren modern yang sesungguhnya justru terletak pada kemampuan adaptif lembaga tersebut dalam berdialog dan merespons perkembangan peradaban zaman,” katanya.

Pandangan tersebut diperkuat oleh Rais Syuriyah PBNU, Dr KH Abdul Ghofur Maimoen, yang turut mengingatkan pesan Imam Al-Ghazali bahwa ulama sejatinya adalah dokter bagi umat yang harus sehat secara spiritual dan keilmuan agar bisa menyembuhkan masyarakat.

Sementara itu, Dr KH Hatim Ghozali dari RMI PBNU memberikan catatan kritis mengenai tantangan dakwah digital, di mana hasil survei terbaru menunjukkan tren penurunan keterikatan generasi muda (Gen Z) terhadap institusi keagamaan formal, sebuah alarm keras agar pesantren segera merumuskan strategi dakwah yang lebih adaptif.

Guna mewadahi gagasan-gagasan besar tersebut, Rais Syuriyah PCNU Kota Pekalongan Dr KH Hasan Suaidi, mengungkapkan, pemikiran para tokoh ini sangat selaras dengan komitmen PBNU yang tengah merumuskan cetak biru Piagam Keulamaan Nusantara. Piagam ini nantinya akan menjadi panduan moral bagi santri serta rujukan utama bagi masyarakat dalam mencari sosok guru yang memiliki nilai-nilai luhur kepemimpinan keagamaan.

Seluruh dinamika pemikiran dan urgensi penyelamatan lingkungan tersebut mengemuka dalam acara Halaqah Nilai-nilai Keulamaan Pesantren yang sukses digelar pada Sabtu, 18 Juli 2026.

Kegiatan yang mengangkat tema “Membaca Etnografi Ulama Pesantren sebagai Episentrum Keilmuan dan Peradaban di Nusantara” ini diselenggarakan oleh Rabithah Ma'ahid Islamiyah (RMI) PCNU Kota Pekalongan bekerja sama dengan Pusat Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) UIN KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur) di Gedung Aswaja PCNU Kota Pekalongan, serta dihadiri oleh ratusan perwakilan pondok pesantren, FKDT, dan Badko TPQ se-Kota Pekalongan.