Indra Gunawan Eet Minta Maaf dan Menyesali Kerusuhan yang Terjadi di DPRD Riau
- 18 Jul 2026 21:04 WIB
- Pekanbaru
Poin Utama
- Indra Gunawan Eet Minta Maaf dan Menyesali Kerusuhan yang Terjadi di DPRD Riau
RRI.CO.ID, Pekanbaru – Anggota Fraksi Golkar DPRD Provinsi Riau, Indra Gunawan Eet, menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat dan seluruh pihak atas insiden kericuhan yang terjadi dalam rapat Badan Anggaran (Banggar) DPRD Riau pada Kamis 16 Juli 2026.
Eet yang juga menjabat sebagai Ketua Komisi V DPRD Riau mengakui peristiwa tersebut tidak semestinya terjadi, terlebih berlangsung di lingkungan lembaga legislatif yang menjadi representasi masyarakat.
"Kami sangat menyesali hal yang terjadi di luar kontrol. Untuk itu, secara pribadi dan sebagai anggota DPRD Riau, kami menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat dan juga kepada DPP Golkar Riau atas tindakan yang tidak pantas tersebut," kata Eet, Sabtu 18 Juli 2026.
Selain kepada masyarakat, permohonan maaf juga disampaikan kepada seluruh anggota DPRD Riau. Ia berharap insiden serupa tidak kembali terulang sehingga citra lembaga legislatif tetap terjaga.
"Maaf yang sebesar-besarnya juga kami sampaikan kepada kawan-kawan di DPRD. Semoga kejadian ini tidak terulang kembali," ujarnya.
Eet menegaskan, ke depan dirinya akan lebih mengedepankan dialog, komunikasi yang baik, serta mekanisme musyawarah dalam setiap pembahasan di DPRD agar setiap perbedaan pendapat dapat diselesaikan secara bijaksana.
| Baca juga: Edi Basri Rangkul Cabor se-Riau Bersatu |
"Kedepannya, kami akan lebih berhati-hati dalam bertindak dan lebih mengedepankan musyawarah dalam setiap pembahasan. Karena semua itu akan berdampak kepada masyarakat," ucapnya.
Sebelumnya, Ketua DPRD Riau, Kaderismanto, menyatakan insiden tersebut merupakan bagian dari dinamika dalam pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD. Menurutnya, tidak ada persoalan pribadi antara pihak-pihak yang terlibat, melainkan kesalahpahaman saat penyampaian pendapat dalam rapat.
DPRD Provinsi Riau juga memastikan akan terus menjalankan fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan secara profesional. Selain itu, pengawasan terhadap akses massa pendukung ke lingkungan DPRD akan diperketat sebagai langkah pencegahan agar peristiwa serupa tidak kembali terjadi.
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....