RRI.CO.ID,Lhokseumawe – Kehadiran Beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) yang digelontorkan oleh Bulog dinilai menjadi angin segar di tengah melonjaknya harga beras di pasaran. Namun, pemerintah diminta untuk memperketat pengawasan distribusinya agar program ini benar-benar dinikmati oleh masyarakat ekonomi lemah.

Hal tersebut ditegaskan oleh Pengamat Ekonomi dari Universitas Malikussaleh (Unimal), Dr. Yulius Darma. Menurutnya, pascabencana banjir beberapa waktu lalu, harga beras premium di pasaran seperti beras merek Rajawali tetap melambung tinggi hingga menyentuh Rp240.000 per sak, dan belum menunjukkan tren penurunan.

"Beras SPHP dari Bulog ini adalah langkah antisipasi yang sangat baik dari pemerintah untuk membantu masyarakat yang daya belinya sedang menurun," ujar Dr. Yulius, Jumat 17 Juli 2026.

Meski demikian, Dr. Yulius menyoroti celah penyelewengan dalam pemasaran beras murah tersebut. Ia mengindikasikan adanya kelompok masyarakat kelas menengah ke atas yang ikut memanfaatkan momentum ini untuk membeli beras SPHP, serta risiko adanya pihak yang memborong untuk dijual kembali dengan harga tinggi.

Untuk mengantisipasi hal tersebut, ia menyarankan agar pemerintah menetapkan regulasi yang lebih ketat di lapangan, salah satunya dengan sistem verifikasi berbasis data kemiskinan.

"Ke depan harus diatur. Kalau perlu, masyarakat yang membeli beras SPHP ini harus menunjukkan kartu khusus, seperti kartu miskin atau surat keterangan dari desa. Pembeliannya juga harus dibatasi per orang agar tidak ditimbun dan dijual kembali ke pasar," tegasnya.

Ia berharap Bulog dan instansi terkait tidak sekadar menggelar pasar murah, tetapi juga memastikan bahwa intervensi pangan ini tepat sasaran dan tidak salah sasaran ke tangan pihak yang secara ekonomi mampu.