RRI.CO.ID, Bogor – Pemerintah Kabupaten Bogor mengarahkan pembangunan pada Tahun Anggaran 2027 untuk memperkuat pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru. Langkah tersebut diharapkan dapat mengurangi kesenjangan antarwilayah sekaligus menekan angka kemiskinan dan pengangguran.

Kebijakan itu disampaikan Bupati Bogor, Rudy Susmanto, dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Bogor yang membahas persetujuan bersama Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 serta penyampaian dan penjadwalan pembahasan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2027, Jumat, 17 Juli 2026. Menurut Rudy, penyusunan KUA dan PPAS 2027 menjadi momentum penting karena memasuki tahun ketiga pelaksanaan program prioritas kepala daerah.

Ia menjelaskan, dokumen tersebut disusun mengacu pada RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2025–2029 sebagai pedoman untuk mewujudkan visi Kabupaten Bogor yang istimewa dan gemilang. Tema pembangunan pada 2027 difokuskan pada pengembangan pusat pertumbuhan ekonomi baru yang diharapkan mampu mendorong pemerataan pembangunan di seluruh wilayah.

"Tema pembangunan Pemerintah Kabupaten Bogor pada Tahun 2027 difokuskan pada pengembangan pusat pertumbuhan ekonomi baru. Langkah ini ditujukan untuk menurunkan ketimpangan wilayah, kemiskinan, dan pengangguran," ujar Rudy Susmanto.

Untuk mendukung target tersebut, Pemerintah Kabupaten Bogor menetapkan empat prioritas pembangunan, yakni peningkatan kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan, pengembangan ekonomi lokal yang terintegrasi, percepatan penyediaan infrastruktur, serta penguatan pelayanan yang inklusif dan berkeadilan. Sementara itu, optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) akan dilakukan melalui penguatan sinergi, pemanfaatan basis data potensi daerah, intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan, serta percepatan penerapan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD).

"Optimalisasi PAD akan terus dilakukan melalui berbagai strategi, termasuk penguatan sinergi dan penerapan ETPD. Di sisi lain, belanja daerah akan diarahkan untuk mendukung target RPJMD serta meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat," katanya.

Pada sektor belanja modal, pemerintah daerah menyiapkan sejumlah proyek strategis, antara lain pembangunan Flyover Bojonggede–Kemang, pelebaran Jalan Laladon, Underpass Simpang PDAM Cibinong, pembangunan TPST Zonasi Jasinga, dukungan terhadap Proyek Strategis Nasional Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL), pembangunan Hotel Embarkasi Haji, hingga penyediaan gerai pelayanan publik di wilayah Bogor Barat dan Bogor Timur. Program-program tersebut diharapkan menjadi pengungkit pertumbuhan ekonomi di berbagai kawasan.

Selain itu, Pemerintah Kabupaten Bogor tetap mengalokasikan dukungan bagi pembangunan desa melalui bantuan keuangan khusus, Alokasi Dana Desa (ADD), penyaluran Dana Desa, kompensasi bagi masyarakat di sekitar TPA Galuga dan TPA Nambo, serta anggaran untuk penyelenggaraan Pilkades Serentak di 229 desa pada 39 kecamatan. Pemerintah juga menyiapkan Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk mengantisipasi keadaan darurat, bencana, maupun pengendalian inflasi daerah.

"Kami berharap pembahasan KUA dan PPAS dapat menghasilkan kebijakan fiskal yang sehat, realistis, dan bermanfaat bagi masyarakat. Sinergi antara pemerintah daerah dan DPRD menjadi kunci agar prioritas pembangunan dapat berjalan sesuai kebutuhan daerah," tutur Rudy.

Rudy juga menyampaikan apresiasi kepada pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Bogor, khususnya Badan Anggaran, atas dukungan dan masukan selama pembahasan Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025. Selanjutnya, dokumen tersebut akan disampaikan kepada Gubernur Jawa Barat untuk dievaluasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.