RRI.CO.ID, Bogor - Di tengah pesatnya pembangunan berbagai daerah di Indonesia, termasuk Bogor yang terus berkembang sebagai kota penyangga sekaligus destinasi wisata dan kuliner, isu kedaulatan pangan menjadi semakin penting untuk diperhatikan. Perspektif tersebut disampaikan pegiat asal Bogor, Said Abdullah, saat hadir dalam program siaran Jaga Malam Pro2 FM RRI Bogor pada Rabu, 15 Juli 2026, melalui opininya mengenai hubungan antara desa dan kota wisata di Manggarai Barat.

Lewat kisah seorang petani bernama Ketty di Desa Wae Lolos, ia menunjukkan bahwa kemajuan sektor pariwisata sesungguhnya bertumpu pada desa-desa yang setiap hari menghasilkan pangan. Pesan ini menjadi refleksi yang relevan bagi Bogor, bahwa pembangunan ekonomi akan lebih berkelanjutan apabila kesejahteraan petani dan desa penyangga tetap menjadi perhatian utama.

"Sering kali kita melihat kemajuan pariwisata dari jumlah wisatawan atau investasi yang masuk, padahal di balik itu ada desa-desa dan para petani yang setiap hari memastikan kebutuhan pangan tetap tersedia. Karena itu, pembangunan yang berkelanjutan harus mampu menjaga kesejahteraan desa sebagai penopang utama pertumbuhan kota dan kawasan wisata," ujar Said Abdullah.

Meski sektor wisata terus berkembang, kehidupan petani justru dihadapkan pada berbagai tantangan. Biaya produksi yang semakin tinggi, perubahan iklim yang sulit diprediksi, hingga harga hasil panen yang kerap tidak sebanding dengan modal dan tenaga menjadi persoalan nyata. Di sisi lain, hotel, restoran, dan berbagai usaha pariwisata terus bertambah sehingga kebutuhan pangan meningkat dari tahun ke tahun. Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan penting, apakah pertumbuhan ekonomi dari sektor wisata benar-benar memberikan manfaat yang adil bagi para petani sebagai penyedia pangan utamanya?

Untuk menjawab persoalan tersebut, Koalisi Rakyat untuk Kedaulatan Pangan (KRKP) pada 2024 melakukan pengukuran Indeks Kedaulatan Pangan (IKP) di sejumlah desa dan kelurahan di Kabupaten Manggarai Barat. Pengukuran ini tidak hanya melihat apakah pangan tersedia, tetapi juga menilai akses masyarakat terhadap lahan, air, sumber daya produktif, keberlanjutan produksi, hingga keadilan dalam sistem pasar. Hasilnya menunjukkan bahwa wilayah yang menjadi pusat pertumbuhan ekonomi belum tentu memiliki tingkat kedaulatan pangan yang lebih baik dibanding desa-desa penyangga.

Bagi masyarakat Bogor, gagasan ini terasa dekat dengan kondisi daerah sendiri. Bogor dikenal sebagai kawasan penyangga Jakarta sekaligus memiliki sektor pertanian yang masih menjadi tumpuan banyak masyarakat, sementara pembangunan perkotaan dan sektor jasa terus berkembang. Tantangan menjaga keseimbangan antara pembangunan ekonomi dan keberlanjutan lahan pertanian juga menjadi isu yang relevan. Karena itu, pembelajaran dari Manggarai Barat dapat menjadi pengingat bahwa kemajuan suatu kota tidak boleh mengabaikan desa-desa yang selama ini menopang kebutuhan pangannya.

Tulisan ini juga menjadi menarik bagi warga Bogor karena penulisnya, Said Abdullah, merupakan putra asal Bogor yang selama ini aktif memperjuangkan isu kedaulatan pangan. Ia dikenal sebagai pegiat di Koalisi Rakyat untuk Kedaulatan Pangan (KRKP), sebuah organisasi non-pemerintah (NGO) yang lahir dan berkembang dari Bogor. Selama bertahun-tahun, KRKP konsisten melakukan riset, pendampingan masyarakat, serta advokasi kebijakan mengenai sistem pangan yang berkeadilan dan berkelanjutan di berbagai daerah di Indonesia. Informasi tersebut membuat perspektif yang disampaikan dalam tulisan ini terasa semakin dekat dengan pembaca Bogor karena lahir dari pengalaman dan kiprah anak daerah yang bekerja di tingkat nasional.

Dalam opininya, Said Abdullah juga menyoroti bahwa pembangunan pariwisata seharusnya tidak hanya mengejar pertumbuhan investasi, tetapi juga memastikan desa tetap menjadi ruang hidup yang layak bagi petani. Regenerasi petani, perlindungan lahan produktif, penguatan rantai pasok pangan lokal, hingga peningkatan kesejahteraan petani menjadi pekerjaan besar yang harus dilakukan secara bersama. Tanpa langkah tersebut, desa perlahan akan kehilangan sumber daya manusianya, sementara sektor wisata justru semakin bergantung pada pasokan pangan dari luar daerah.

"Pembangunan pariwisata tidak cukup hanya mengejar investasi, tetapi juga harus memastikan desa dan petani tetap menjadi bagian penting dari pertumbuhan tersebut agar sektor wisata tidak bergantung pada pasokan pangan dari luar daerah," kata Said Abdullah.

Pada akhirnya, pembangunan yang berkelanjutan bukan hanya diukur dari banyaknya wisatawan atau investasi yang masuk, melainkan dari kemampuan sebuah daerah menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan keberlangsungan desa sebagai fondasi sistem pangan. Pesan yang disampaikan Said Abdullah menjadi refleksi yang penting, tidak hanya bagi Manggarai Barat, tetapi juga bagi Bogor dan berbagai daerah lain di Indonesia yang tengah berkembang. Sebab, kota dapat terus bertumbuh apabila desa-desa yang menopangnya tetap hidup, petaninya sejahtera, dan pangan lokal terus mendapat tempat di negeri sendiri.