RRI.CO.ID, Kapuas Hulu - Bupati Kapuas Hulu, Fransiskus Diaan, menyampaikan pidato jawaban dan tanggapan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu atas pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Kapuas Hulu yang berlangsung di ruang sidang DPRD, Kamis 16 Juli 2026.

Rapat paripurna dihadiri oleh pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Kapuas Hulu, Plh. Sekretaris Daerah, jajaran kepala perangkat daerah, Forkopimda, serta tamu undangan lainnya. Dalam kesempatan tersebut, Bupati menyampaikan apresiasi kepada seluruh fraksi DPRD atas masukan, saran, dan pertanyaan yang disampaikan sebagai bentuk sinergi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Dalam pidatonya, Bupati Fransiskus Diaan menyampaikan bahwa Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu berkomitmen menindaklanjuti seluruh rekomendasi hasil pemeriksaan BPK RI serta terus meningkatkan kualitas tata kelola keuangan daerah. Ia juga menjelaskan berbagai capaian pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025, termasuk realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), pengelolaan SILPA, optimalisasi pendapatan daerah, hingga strategi peningkatan penerimaan daerah melalui penguatan sistem perpajakan dan retribusi.

Selain itu, Bupati menjawab berbagai pertanyaan dari fraksi-fraksi DPRD terkait realisasi belanja daerah, tindak lanjut hasil audit BPK, pemanfaatan SILPA, penyertaan modal daerah, penanganan kemiskinan ekstrem, pencegahan stunting, serta berbagai program prioritas pemerintah daerah. Menurutnya, seluruh masukan DPRD akan menjadi bahan evaluasi dalam meningkatkan efektivitas pengelolaan APBD dan pelayanan kepada masyarakat.

"Seluruh masukan DPRD ini akan kami jadikan bahan evaluasi kedepan untuk meningkatkan pengelolaan APBD dan Pelayanan kami kepada masyarakat," ujarnya.

Mengakhiri pidatonya, Bupati mengucapkan terima kasih atas perhatian, dukungan, serta masukan konstruktif dari seluruh fraksi DPRD. Ia berharap sinergi antara eksekutif dan legislatif terus terjalin dengan baik guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, transparan, dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.(ril/din)