RRI.CO.ID, Bengkulu – Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Bengkulu, Hj. Sri Astuti, S.Pd., SD, menyerap berbagai aspirasi masyarakat saat menggelar reses masa sidang II Tahun 2026 di Kantor DPD PKS Kota Bengkulu, Jalan Panorama Raya, Kamis 16 Juli 2026.

Kegiatan tersebut dihadiri ratusan warga dari berbagai wilayah di Kota Bengkulu.

Dalam dialog yang berlangsung interaktif, masyarakat menyampaikan sejumlah persoalan yang dinilai membutuhkan perhatian pemerintah. Aspirasi yang mencuat didominasi keluhan terkait kondisi infrastruktur jalan serta belum meratanya pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Salah seorang warga Teluk Sepang, Kecamatan Kampung Melayu, Mahidin, mengungkapkan kondisi jalan di wilayahnya yang hingga kini masih rusak parah. Ia berharap pemerintah segera mengambil langkah konkret agar masyarakat dapat menikmati akses jalan yang layak.

"Delapan puluh satu tahun negara merdeka, kami belum merasakan kemerdekaan itu. Jalan kami rusak parah dan entah kapan akan dibangun," ujarnya.

Ia juga menyampaikan bahwa tiga sekolah di Teluk Sepang hingga kini belum menerima manfaat Program Makan Bergizi Gratis.

Menanggapi hal tersebut, Sri Astuti memastikan seluruh aspirasi yang disampaikan masyarakat akan menjadi perhatian DPRD Provinsi Bengkulu.

Menurutnya, persoalan jalan di Teluk Sepang telah beberapa kali dibahas dan memerlukan sinergi antara pemerintah daerah serta pihak perusahaan yang memiliki tanggung jawab di kawasan tersebut.

"Persoalan jalan di wilayah ini sudah sejak lama dibahas DPRD, bahkan beberapa kali kami melakukan sidak. Kami juga akan berkoordinasi dengan DPRD Kota Bengkulu dan pihak terkait, termasuk Pelindo, agar dapat dicarikan solusi bersama apabila pemerintah provinsi belum siap dari sisi anggaran," kata Sri Astuti.

Terkait Program Makan Bergizi Gratis, Sri Astuti berjanji akan berkoordinasi dengan instansi terkait agar pelaksanaan program dapat menjangkau seluruh sekolah yang memenuhi kriteria.

Dia menegaskan seluruh aspirasi hasil reses akan diperjuangkan melalui pembahasan di DPRD Provinsi Bengkulu sebagai bahan penyusunan program pembangunan dan kebijakan pemerintah daerah.

"Hasil ini akan kita laporkan dalam sidang paripurna dan agar dapat ditindaklanjuti pemerintah," tuturnya.