BPS Pastikan Sensus Ekonomi Tak Berkaitan dengan Pajak

RRI.CO.ID, Serang–Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Banten menegaskan pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 tidak berkaitan dengan perpajakan. Pendataan dilakukan semata-mata untuk menghasilkan statistik resmi yang menjadi dasar pemetaan aktivitas ekonomi di berbagai wilayah.

Kepala BPS Provinsi Banten, Yusniar Juliana mengatakan, masih terdapat masyarakat yang ragu memberikan informasi karena khawatir data yang disampaikan akan digunakan untuk kepentingan lain, termasuk perpajakan. Menurutnya, anggapan tersebut perlu diluruskan.

"Pendataan sensus ekonomi ini ditujukan semata untuk kebutuhan strategis dalam memetakan aktivitas ekonomi di wilayah dan tidak ada kaitannya dengan pajak," ujar Yusniar dalam program Indonesia Cerdas RRI Banten, Rabu, 15 Juli 2026.

Ia menjelaskan, seluruh data individu maupun badan usaha dijamin kerahasiaannya sesuai ketentuan yang berlaku. BPS hanya menyajikan hasil sensus dalam bentuk data agregat sehingga identitas responden tidak akan dipublikasikan.

Untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat, BPS membekali setiap petugas dengan atribut resmi berupa rompi, name tag yang dilengkapi barcode, laptop, serta surat tugas. Masyarakat juga dapat memindai barcode untuk memastikan identitas petugas.

"Kalau ada keraguan, masyarakat bisa menanyakan surat tugas dan langsung melakukan scan barcode. Petugas tersebut akan langsung terverifikasi dalam sistem kami," katanya.

Selain itu, BPS menyediakan layanan pengaduan melalui call center di nomor 081511262026 bagi masyarakat yang menemukan dugaan petugas tidak resmi atau membutuhkan informasi mengenai pelaksanaan sensus ekonomi.

Yusniar mengimbau seluruh pelaku usaha di Banten agar menerima petugas sensus dengan baik dan memberikan jawaban sesuai kondisi sebenarnya. Menurutnya, partisipasi masyarakat sangat menentukan kualitas data yang nantinya digunakan sebagai dasar penyusunan berbagai kebijakan pemerintah.