RRI.CO.ID, Yogyakarta - Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Yogyakarta menilai rencana Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL) perlu disesuaikan kembali dengan karakteristik sampah di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Hal ini karena volume sampah di wilayah tersebut masih didominasi oleh jenis sampah organik.

Direktur Eksekutif Daerah WALHI Yogyakarta Gandar Mahojwala mengatakan sekitar 60 persen komposisi sampah di DIY merupakan sampah organik atau sampah basah. Karakteristik khusus tersebut perlu dipertimbangkan secara matang dalam penerapan PSEL yang mengandalkan pembakaran sampah sebagai sumber energi.

"Mayoritas sampah di Yogyakarta adalah sampah organik, yaitu sekitar 60 persen. Sampah organik dinilai tidak efektif untuk pembakaran menjadi listrik sehingga kebijakan PSEL sejak awal perlu melihat kondisi dan data riil di lapangan," ujarnya saat ditemui di Kantor WALHI Yogyakarta pada Rabu, 15 Juli 2026.

Gandar menambahkan, skema PSEL yang mengejar target pembakaran sampah berpotensi mengurangi ruang bagi ekonomi sirkular. Padahal, sistem tersebut selama ini sudah dijalankan oleh masyarakat melalui pemilahan dan pengelolaan sampah langsung dari sumbernya. Apabila seluruh sampah diarahkan sebagai bahan bakar pembangkit, ruang pengelolaan sampah berbasis komunitas dikhawatirkan semakin menyempit.

Persoalan serupa juga terjadi di berbagai wilayah lain di Pulau Jawa. Kepala Departemen Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Pengetahuan Eksekutif Nasional WALHI Puspa Dewi mengingatkan bahwa Pulau Jawa hanya memiliki sekitar tujuh persen luas daratan Indonesia. Namun, pulau ini dihuni oleh sekitar 55 persen populasi nasional sehingga daya dukung dan daya tampung lingkungannya telah berada di ambang batas.

Data Badan Nasional Penanggulangan Bencana per Februari 2026 juga mencatat lima provinsi dengan kejadian bencana tertinggi di Indonesia berada di Pulau Jawa. Puspa menilai kondisi merosotnya kualitas lingkungan hidup ini tidak terlepas dari pola pembangunan yang terus menambah beban lingkungan tanpa diiringi dengan upaya pemulihan yang seimbang.

"Daya dukung dan daya tampung di Jawa sudah sangat berada di ambang batas. Jika persoalan ini tidak diurus dengan baik, penduduk Jawa akan terus dibayangi ancaman bencana," katanya. (Fatimah)