RRI.CO.ID, Merauke : Pemerintah Provinsi Papua Selatan menggelar Workshop Konsultasi Publik Rancangan Peraturan Daerah Provinsi (Ranperdasi) tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Halogen Hotel Merauke pada Kamis, 16 Juli 2026. Kegiatan ini menjadi bagian dari proses penyusunan regulasi pendidikan yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan.

Sekretaris Dinas Pendidikan Provinsi Papua Selatan, Marthen Rumar, mengatakan penyusunan Ranperdasi mengacu pada visi pertama RPJMD Provinsi Papua Selatan Tahun 2025–2029, yakni meningkatkan pelayanan pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial, khususnya bagi Orang Asli Papua dan kelompok rentan, melalui layanan yang mudah diakses, berkualitas, dan berkeadilan.

"Misi ini diarahkan untuk menghadirkan akses pelayanan yang merata, meningkatkan kualitas tenaga pendidik, pengembangan kurikulum yang relevan dengan kearifan lokal, serta pemerataan fasilitas pendidikan hingga ke wilayah terkecil di Provinsi Papua Selatan," ujarnya.

Marthen menjelaskan, konsultasi publik bertujuan menghimpun masukan dan rekomendasi dari para pemangku kepentingan terhadap substansi Ranperdasi, memastikan keselarasan dengan RPJMD Papua Selatan, kebijakan Otonomi Khusus Papua, serta kebutuhan penyelenggaraan pendidikan di daerah. Selain itu, kegiatan ini juga diharapkan membangun kesepakatan dan komitmen bersama antara organisasi perangkat daerah dan para pemangku kepentingan dalam mendukung proses penyusunan legislasi.

Hasil yang diharapkan dari kegiatan tersebut meliputi terhimpunnya masukan, tanggapan, dan rekomendasi substantif untuk menyempurnakan Ranperdasi, terbangunnya pemahaman dan komitmen bersama terhadap substansi serta implementasi regulasi, hingga tersusunnya Ranperdasi Penyelenggaraan Pendidikan Provinsi Papua Selatan sebagai bahan harmonisasi dan pembahasan legislasi pada tahapan berikutnya.

Workshop berlangsung selama dua hari, 16–17 Juli 2026, dengan metode breakout discussion. Kegiatan menghadirkan narasumber dari Dinas Pendidikan Provinsi Papua Selatan, didukung lima fasilitator dari Dinas Pendidikan dan tiga fasilitator dari tim SKALA. Sebanyak 74 peserta yang terdiri atas perwakilan perangkat daerah, perguruan tinggi, yayasan pendidikan, organisasi profesi guru, Lembaga Masyarakat Adat (LMA), serta berbagai pihak yang berkaitan dengan penyelenggaraan pendidikan mengikuti kegiatan yang dibiayai bersama oleh Program SKALA dan Dinas Pendidikan Provinsi Papua Selatan melalui Anggaran Tahun 2026.