RRI.CO.ID, Yogyakarta -Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) dari berbagai daerah di Pulau Jawa memberikan peringatan bahaya terkait krisis ekologi yang sudah semakin kritis. Organisasi lingkungan ini memperingatkan bahwa daya dukung dan daya tampung lingkungan di Pulau Jawa telah melampaui ambang batas akibat orientasi pembangunan yang hanya mengejar target investasi tanpa memedulikan keadilan ekologis.di jakarta, pembangunan berkedok kota global yang bersifat eksploitatif kini mulai digeser ke wilayah pesisir akibat daratan Jakarta yang sudah tidak mampu lagi menampung beban aktivitas ekonomi. Pemindahan fokus pembangunan ini dinilai mengabaikan pemulihan lingkungan dan justru memperparah kerentanan ekosistem pesisir utara Jakarta.

Sementara itu, Jawa Barat kini menempati peringkat ketiga nasional dalam kerentanan bencana, dengan kerusakan kawasan hutan dan non-hutan yang telah mencapai satu juta hektar. Walhi Jawa Barat wahyudin atau yg akrab disapa iwank mengkritik kegagalan pemerintah dalam transisi energi, ditandai dengan batalnya pensiun dini PLTU batubara di Cirebon dan Pelabuhan Ratu secara sepihak, serta penerapan skema co-firing biomassa yang dinilai melanggengkan penggunaan batubara.

Selanjutnya jawa Tengah, migrasi industri besar-besaran telah memicu perubahan tata ruang yang ekstrem dan menempatkan 13 kabupaten di pesisir utara dalam kondisi sangat rentan bencana banjir. Bahkan, penurunan muka tanah (land subsidence) di Kota Semarang saat ini telah mencapai 8 sentimeter per tahun, menjadikannya kota yang diprediksi tenggelam lebih cepat dibandingkan dengan Jakarta.beban pesisir utara ini kian diperparah oleh eksploitasi wilayah hulu untuk menyuplai material industri, yang menyebabkan hilangnya 11.700 hektar tutupan hutan dalam sepuluh tahun terakhir. Kondisi ini diperburuk dengan adanya 14.000 hektar wilayah pertambangan berizin yang merusak Daerah Aliran Sungai dan memicu bencana hidrometeorologi tahunan yang terus berulang.

Di Jawa Timur, Walhi mencatat terjadinya 735 bencana hidrometeorologi basah seperti banjir bandang dan tanah longsor sepanjang rentang November 2025 hingga Maret 2026. Situasi kritis ini diperparah oleh tekanan 20 Proyek Strategis Nasional serta pembangunan industri pariwisata KSPN di Bromo Tengger Semeru yang terbukti merampas ruang hidup serta melanggar ritual adat masyarakat Tengger.Selain bencana basah, ancaman kekeringan ekstrem akibat El Nino juga membayangi Jawa Timur seiring dengan rencana pembukaan 11 proyek geothermal dari Gunung Lawu hingga Gunung Argopuro. Proyek energi di kawasan hutan pegunungan ini dinilai akan merusak cadangan air hulu dan memperluas dampak bencana hidrometeorologi kering bagi masyarakat luas.

Daerah Istimewa Yogyakarta, Walhi menyoroti kebijakan pembangunan Pembangkit Sampah menjadi Energi Listrik yang dinilai ambisius dan tidak realistis karena mengabaikan data lapangan. Pasalnya, 60 persen sampah di Yogyakarta merupakan sampah organik basah yang tidak efektif untuk teknologi pembakaran termal, sehingga kebijakan ini justru mematikan inisiatif ekonomi sirkular warga.Tidak hanya itu, ekspansi pariwisata ekstraktif di pesisir selatan Yogyakarta juga dituding merusak bentang alam karst dan menjauhkan warga dari akses kelola pantai. Akibatnya, masyarakat kehilangan opsi pendapatan tambahan untuk membeli air bersih di tengah ancaman kekeringan ekstrem El Nino yang rutin melanda Kabupaten Gunungkidul.

Menyikapi kehancuran ekologis yang merata di Pulau Jawa, Walhi mendesak pemerintah untuk segera melakukan moratorium dan evaluasi menyeluruh terhadap seluruh aktivitas tambang ilegal maupun legal yang menabrak hukum lingkungan. Penegakan hukum yang tegas dan penyelesaian konflik agraria harus diprioritaskan demi menghentikan perampasan ruang hidup rakyat.Walhi menegaskan bahwa pemulihan lingkungan harus melibatkan pengakuan atas Wilayah Kelola Rakyat. Berdasarkan bukti di lapangan, kawasan yang dikelola langsung oleh komunitas lokal terbukti mampu memulihkan fungsi ekologis sekaligus menopang perekonomian warga, sehingga tanggung jawab tidak boleh dibebankan kepada rakyat yang menjadi korban.

Walhi memperingatkan kepada seluruh masyarakat bahwa ambisi pertumbuhan ekonomi 8 persen dari rezim saat ini berpotensi mempercepat kepunahan Pulau Jawa. Berbagai riset menunjukkan bahwa Jawa berisiko kehilangan hingga 50 persen wilayahnya pada tahun 2050 akibat tenggelam dan krisis lingkungan; sebuah prediksi yang bisa terjadi jauh lebih cepat jika pembangunan eksploitatif tidak segera dihentikan demi keselamatan generasi mendatang.