RRI.CO.ID, Tanjungpinang – Pemerintah Kota Tanjungpinang memperoleh alokasi sebanyak 589 unit bantuan rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) pada 2026. Jumlah tersebut menjadi yang terbesar sepanjang sejarah penerimaan bantuan RTLH di Kota Tanjungpinang dan berasal dari dukungan pemerintah pusat serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Wali Kota Tanjungpinang, Lis Darmansyah, mengatakan sebagian besar bantuan diperoleh melalui pemerintah pusat setelah Pemkot melengkapi data yang menjadi syarat pengajuan. Menurutnya, kelengkapan data mempermudah pemerintah daerah memperoleh persetujuan dari Kementerian Perumahan.

"Tahun ini kita mendapatkan 589 bantuan rumah tidak layak huni. Ini menjadi jumlah terbesar yang pernah diperoleh Kota Tanjungpinang," ujar Lis Darmansyah, Rabu, 15 Juli 2026.

Lis menjelaskan, dari 1.000 unit yang diusulkan kepada pemerintah pusat, sebanyak 445 unit disetujui melalui usulan pemerintah daerah. Selain itu, bantuan juga berasal dari berbagai kementerian, di antaranya Kementerian Sosial, Kementerian Kesehatan, Kementerian Pendidikan, serta alokasi dari pemerintah kota.

"Data yang kita miliki sudah sangat lengkap sehingga memudahkan proses pengajuan bantuan rumah tidak layak huni," katanya.

Dirinya mengungkapkan, wilayah yang paling banyak menerima bantuan rehabilitasi rumah tidak layak huni tahun ini berada di Kelurahan Tanjung Unggat. Penetapan penerima manfaat dilakukan melalui hasil pendataan dan verifikasi terhadap kondisi rumah warga yang memenuhi kriteria program RTLH.

“Penetapan penerima manfaat dilakukan melalui hasil pendataan kondisi rumah warga,” tuturnya.

Pemkot Tanjungpinang akan kembali mengusulkan tambahan bantuan RTLH pada tahun depan dengan target mencapai 1.000 unit. Lis optimistis dukungan pemerintah pusat akan terus meningkat sehingga semakin banyak masyarakat yang dapat menikmati rumah layak huni.

"Mudah-mudahan tahun depan target usulan sekitar 1.000 rumah dapat disetujui sehingga lebih banyak warga yang menerima manfaat," katanya, mengakhiri.