RRI.CO.ID,Merauke - Asosiasi Dinas Kesehatan Seluruh Indonesia (ADINKES) Wilayah Provinsi Papua Selatan terus bergerak cepat memperkuat pencegahan dan penanggulangan tiga penyakit menular utama, yakni HIV/AIDS, Tuberkulosis (TBC), dan Malaria (ATM). Langkah taktis ini diambil guna mengejar target besar eliminasi ATM secara nasional pada tahun 2030 mendatang.

Sebagai wujud nyata dari komitmen tersebut, ADINKES menggelar Workshop Petunjuk Teknis Integrasi ATM dan Kebijakan Nasional Tingkat Provinsi di Hotel Halogen, Merauke, Selasa 14 Juli 2026. Kegiatan ini merujuk pada penugasan langsung dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes) serta Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Situasi ATM di Papua Selatan Masih Mengkhawatirkan, berdasarkan data kesehatan hingga pertengahan tahun 2026, situasi penyebaran kasus ATM di Provinsi Papua Selatan masih memerlukan perhatian dan penanganan yang sangat serius.

Hal itu dibuktikan dengan penyakit Tuberkulosis (TBC) hingga saat ini telah mencapai 4.606 kasus, untuk HIV & AIDS secara kumulatif tercatat ada 392 kasus HIV dan 220 kasus AIDS, sementara untuk angka kasus positif malaria melonjak hingga 180.582 kasus.

Hingga saat ini, belum ada satu pun dari empat kabupaten di wilayah Papua Selatan yang berhasil mencapai status eliminasi malaria. Seluruh daerah tercatat masih berada dalam tahap rintisan menuju eliminasi.

Mewakili Gubernur Papua Selatan Apolo Safanpo, Staf Ahli Gubernur Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan, Nelson Sasarari, menegaskan bahwa evaluasi dan penguatan program secara sistematis wajib dilakukan secara berkelanjutan.

Nelson menyoroti bahwa tingginya angka kasus ATM di wilayah ini sangat berkaitan erat dengan perilaku hidup masyarakat sehari-hari.

"Angka AIDS, malaria, dan TBC di Papua Selatan ini masih cukup memprihatinkan. Jika tahun depan grafiknya tidak menunjukkan penurunan, maka kita semua harus meninjau kembali polanya. Semua ini bersumber dari perilaku hidup masyarakat yang harus terus kita edukasi dan perbaiki," ujar Nelson saat membuka workshop tersebut.

Pemerintah Provinsi Papua Selatan menginstruksikan agar seluruh program kesehatan yang dirancang, baik oleh dinas kesehatan maupun mitra sektoral, meletakkan aspek kemanusiaan sebagai pilar utama.

Nelson menambahkan, intervensi pencegahan dan pengobatan medis di lapangan harus diprioritaskan secara optimal bagi Orang Asli Papua (OAP). "Apapun program yang kita jalankan, penyelamatan manusia—terutama saudara-saudara kita Orang Asli Papua—harus menjadi prioritas utama yang tidak bisa ditawar," ucapnya.

Melalui workshop integrasi ini, ADINKES bersama Pemprov Papua Selatan berharap program penanggulangan ATM dapat berjalan lebih padu, efektif, dan menyentuh langsung ke tingkat distrik hingga kampung demi mewujudkan Papua Selatan Bebas ATM 2030.