RRI.CO.ID, Ngawi - Pelaksanaan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) biasanya diwarnai dengan penuh suka cita. Namun, berbeda di sejumlah sekolah dasar negeri di Kabupaten Ngawi yang justru kekurangan siswa baru, bahkan sama sekali tidak mendapatkan siswa baru pada tahun ajaran baru 2026/2027 ini. Antaralain di SDN Rejomulyo 2 yang dipastikan ruang kelas satu di sekolah ini kosong melompong pada tahun ajaran 2026/2027.

Plt Kepala Sekolah SDN Rejomulyo 2, Catur Sulistyowati, mengungkapkan nihilnya siswa baru tahun ini murni disebabkan oleh faktor demografi. Yakni sangat minimnya jumlah anak usia sekolah di wilayah tersebut.

"Kami sudah berupaya dari pihak desa pendekatan, kemudian ke TK-TK sekitar juga sudah sosialisasi, dan bahkan ada perangkat desa yang ikut keliling door to door. Memang kendalanya jumlah penduduk yang anak usia sekolah memang sangat kurang ini kosong, kelas satunya kosong karena memang jumlah penduduknya juga usia anak kecil atau anak sekolah kelas 1 di tahun ini memang sangat sedikit. Kelas 2-nya itu jumlahnya 5, kelas 3-nya 11, kelas 4-nya 3, kelas 5-nya 10, dan kelas 6-nya 3. Jadi totalnya 32.”kata Catur, Senin 13 Juli 2026.

Nasib yang tidak jauh berbeda juga dialami SDN Tempuran 5. Di sekolah ini, kekhawatiran tidak hanya muncul dari minimnya jumlah siswa baru, melainkan juga diperparah oleh kondisi fasilitas gedung sekolah yang dinilai sudah tidak layak dan masuk dalam kategori kritis.

Guru Kelas IV SDN Tempuran 5, Eka Wahyuning, menyatakan keprihatinannya. Menurutnya, kondisi bangunan membahayakan keselamatan siswa namun belum ada tindakan nyata atau relokasi gedung. Di tahun ajaran ini, SDN Tempuran 5 secara keseluruhan hanya memiliki total 41 siswa, dengan rincian murid baru di kelas satu yang hanya berjumlah 4 anak saja.

"Sebagai pihak guru, sebenarnya sangat khawatir sekali melihat kondisi sekolahan yang seperti itu. Apalagi, sebetulnya sudah berulang kali itu dilihat sama petugasnya, tapi nyatanya itu hanya dilihat saja, sampai sekarang belum ada tindakan"kata Eka.

Eka berharap bila pemerintah daerah ingin merelokasi agar segera dilakukan. Hal ini agar tidak sampai menimbulkan korban.