RRI.CO.ID, Bengkulu - Pemerintah Provinsi Bengkulu mulai mempersiapkan langkah-langkah strategis untuk mendukung Program Strategis Nasional (PSN) Presiden Prabowo Subianto di bidang kemandirian energi. Langkah ini diwujudkan melalui rencana matang pengembangan dan pembangunan pabrik biodiesel berbasis minyak kelapa sawit di wilayah Bumi Rafflesia.

Rencana besar tersebut dibahas secara mendalam dalam rapat Inventarisasi Data Perusahaan Crude Palm Oil (CPO) di Provinsi Bengkulu pada Senin, 13 Juli 2026. Rapat penting yang berlangsung di Ruang Rapat Merah Putih Lantai II Kantor Gubernur Bengkulu ini dipimpin langsung oleh Wakil Gubernur Bengkulu, Mian, dengan didampingi Sekretaris Daerah Provinsi Bengkulu, Herwan Antoni.

Dalam arahannya, Mian menjelaskan bahwa Bengkulu memiliki modal yang sangat kuat untuk menjadi lokasi pembangunan pabrik biodiesel. Hal ini didukung penuh oleh melimpahnya ketersediaan bahan baku berupa minyak kelapa sawit mentah (CPO) produksi lokal. Selain itu, potensi tersebut dinilai sangat sinkron dengan program Pemerintah Provinsi Bengkulu yang tengah gencar mengembangkan kawasan industri di Pulau Baai.

"Potensi pembangunan pabrik biodiesel sangat besar karena bahan bakunya tersedia di Bengkulu. Ini juga sejalan dengan program Bapak Gubernur dalam mengembangkan kawasan industri Pulau Baai, karena itu rapat hari ini menjadi langkah awal untuk menyinkronkan pencatatan, observasi, dan pengumpulan data oleh seluruh OPD terkait," ujar Mian.

Pengembangan hilirisasi kelapa sawit ini nantinya diproyeksikan untuk mendukung pasokan Biodiesel B50, sebuah program bahan bakar masa depan yang dicanangkan pemerintah pusat. Biodiesel B50 sendiri merupakan bahan bakar untuk mesin diesel yang terdiri atas campuran 50 persen Fatty Acid Methyl Ester (FAME) berbahan baku minyak kelapa sawit dan 50 persen bahan bakar diesel berbasis fosil.

Guna mempercepat realisasi program nasional tersebut, Wakil Gubernur menginstruksikan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait untuk bergerak cepat. Tim teknis diminta segera melakukan pendataan secara menyeluruh, baik mengenai profil perusahaan kelapa sawit yang beroperasi maupun aktivitas ekspor CPO yang keluar dari Provinsi Bengkulu.

"Data tersebut akan menjadi dasar bagi Bapak Gubernur untuk melakukan pemaparan kepada pemerintah pusat dalam waktu dekat. Harapannya, apabila seluruh proses berjalan sesuai rencana, pembangunan pabrik biodiesel di Bengkulu dapat mulai direalisasikan pada tahun 2027," kata Mian.

Melalui persiapan yang solid ini, Pemerintah Provinsi Bengkulu berharap dapat mengambil peran strategis dalam menyukseskan agenda kemandirian energi nasional. Langkah hilirisasi industri kelapa sawit ini juga diyakini akan membawa dampak domino yang positif bagi daerah, mulai dari peningkatan nilai investasi, penciptaan lapangan kerja baru, hingga percepatan pertumbuhan ekonomi masyarakat Bengkulu. (MC)