RRI.CO.ID, Tanjungpinang - Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Tanjungpinang terus mendorong peningkatan kualitas penyaluran dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) melalui implementasi Gerakan Zero Retur Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D). Upaya tersebut dilakukan untuk memastikan dana negara dapat diterima tepat waktu, tepat jumlah, dan tepat sasaran oleh penerima yang berhak, Senin, 29 Juni 2026.

Retur SP2D merupakan kondisi ketika dana yang telah diperintahkan untuk dicairkan tidak berhasil masuk ke rekening penerima sehingga dikembalikan ke kas negara. Kondisi tersebut umumnya disebabkan oleh kesalahan data rekening, seperti nomor rekening yang tidak sesuai, nama penerima yang tidak valid, rekening tidak aktif, maupun kendala teknis pada sistem perbankan.

Pembina Teknis Perbendaharaan Negara (PTPN) Terampil, KPPN Tanjungpinang, Dini Ollivia, mengatakan penurunan angka retur SP2D menjadi salah satu indikator penting dalam mengukur kualitas pengelolaan perbendaharaan negara. Menurutnya, keberhasilan penyaluran APBN tidak hanya dilihat dari besarnya anggaran yang disalurkan, tetapi juga dari ketepatan dana diterima oleh pihak yang berhak.

“Penyaluran dana APBN harus dilakukan secara tepat waktu, tepat jumlah, dan tepat penerima, semakin rendah angka retur SP2D menunjukkan semakin baik kualitas pengelolaan kas negara,” ujar Dini Ollivia.

Berdasarkan data periode Mei 2026, masih terdapat tujuh satuan kerja di wilayah kerja KPPN Tanjungpinang yang mengalami retur SP2D. Kesalahan nomor rekening dan rekening yang sudah tidak aktif menjadi penyebab utama kegagalan penyaluran dana tersebut.

“Kondisi ini menjadi perhatian agar setiap satuan kerja lebih teliti dalam melakukan verifikasi data sebelum mengajukan pencairan anggaran,” ucapnya.

Untuk menekan angka retur, KPPN Tanjungpinang mengimbau seluruh satuan kerja melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap data penerima, mulai dari kesesuaian nama dan nomor rekening dengan dokumen resmi hingga memastikan rekening masih aktif melalui layanan perbankan. Selain itu, KPPN juga memberikan apresiasi kepada satuan kerja yang berhasil mempertahankan capaian zero retur sebagai bentuk motivasi dalam meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan negara.

”Zero retur bukan hanya target, tetapi harus menjadi budaya kerja yang berkelanjutan,” katanya.