RRI.CO.ID, Tanjungpinang – Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) menggelar Forum Konsultasi Publik (FKP) Evaluasi dan Transformasi Pelayanan Dakwah Mubaligh Hinterland sebagai upaya memperkuat pembinaan keagamaan di wilayah pesisir dan pulau terpencil. Kegiatan tersebut juga menjadi sarana evaluasi terhadap pelayanan dakwah yang selama ini dijalankan para mubaligh di tujuh kabupaten dan kota di Kepri.

Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Kepri, Sudianto, mengatakan forum tersebut bertujuan meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap nilai-nilai agama. Selain itu, para mubaligh juga diharapkan menjadi teladan dalam menerapkan ajaran agama di lingkungan masyarakat.

“Mubaligh Hinterland ini diharapkan menjadi percontohan bagi masyarakat dalam menerapkan nilai-nilai agama dalam kehidupan sehari-hari,” kata Sudianto, di ruang rapat kantor Gubenur Provinsi Kepri, Senin, 29 Juni 2026.

Ia menjelaskan saat ini terdapat 50 Mubaligh Hinterland yang bertugas di wilayah pesisir Kepri. Para mubaligh tersebut memiliki tanggung jawab dalam memberikan pembinaan, penyuluhan, dan pembangunan masyarakat melalui pendekatan keagamaan.

“Program ini menjadi bagian penting dalam menjaga siar agama di wilayah hinterland,” ujarnya.

Menurutnya, peningkatan pemahaman agama menjadi salah satu fokus utama pemerintah daerah di tengah tantangan krisis global saat ini. Ia menilai pengaruh perkembangan teknologi dan informasi dapat memengaruhi kehidupan masyarakat hingga ke ruang pribadi.

“Kita harus menjaga pemahaman agama masyarakat agar tidak rapuh menghadapi tantangan global yang masuk melalui berbagai media,” tuturnya.

Sudianto mengatakan pembinaan keumatan juga menjadi perhatian penting dalam program Mubaligh Hinterland. Para mubaligh diharapkan aktif mendampingi kegiatan keagamaan di masjid, musala, majelis taklim, hingga pendidikan agama di lingkungan masyarakat.

“Kehadiran mubaligh harus mampu memberikan pendampingan langsung kepada masyarakat di daerah pesisir,” katanya, mengakhiri.