RRI.CO.ID, Bengkulu – Pemerintah Kota Bengkulu memperkuat pengawasan pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Tahun 2026 dengan melibatkan seluruh unsur Forkopimda. Langkah ini dilakukan untuk memastikan proses penerimaan peserta didik berjalan objektif, transparan, akuntabel, serta bebas dari praktik pungutan liar dan titipan.
Wali Kota Bengkulu, Dedy Wahyudi, menegaskan seluruh satuan pendidikan wajib menjalankan proses penerimaan murid baru sesuai aturan yang berlaku. Tidak boleh ada perlakuan khusus kepada pihak tertentu yang dapat mencederai rasa keadilan masyarakat.
“Kami ingin memastikan seluruh tahapan penerimaan murid baru berjalan sesuai aturan. Jangan sampai ada praktik yang melanggar hukum ataupun mencederai rasa keadilan masyarakat,” tegas Dedy, Minggu 28 Juni 2026.
Ia juga meminta kepala sekolah, camat, dan lurah aktif memastikan seluruh anak usia sekolah memperoleh akses pendidikan. Pemerintah daerah, menurutnya, harus hadir memberikan solusi apabila masih terdapat siswa yang belum tertampung.
Sementara itu, Penjabat Sekretaris Daerah Kota Bengkulu, Medy Pebriansyah, mengatakan pelaksanaan SPMB mengacu pada ketentuan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah serta arahan pencegahan korupsi dari Komisi Pemberantasan Korupsi. Aturan tersebut menjadi pedoman untuk menjaga integritas proses penerimaan peserta didik.
Menurut Medy, seluruh pihak terkait telah menandatangani pakta integritas sebagai bentuk komitmen bersama. Langkah itu dilakukan agar seluruh tahapan penerimaan berjalan profesional, terbuka, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
Dengan pengawasan yang melibatkan berbagai pihak, Pemerintah Kota Bengkulu berharap pelaksanaan SPMB 2026 berlangsung tertib dan bebas dari penyimpangan. Langkah tersebut juga diharapkan mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem penerimaan peserta didik baru.
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....