RRI.CO.ID, Anambas – Pemerintah kabupaten Kepulauan Anambas, menegaskan komitmen pemerintah daerah dalam memperkuat kemandirian fiskal dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui optimalisasi pembangunan dan pengelolaan keuangan daerah. Hal tersebut disampaikan saat menyampaikan jawaban pemerintah atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Kepulauan Anambas, Jumat, 26 Juni 2026.

Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas mengapresiasi dukungan, kritik, dan masukan dari seluruh fraksi DPRD sebagai bentuk kemitraan dalam membangun tata kelola pemerintahan yang lebih baik. Pemerintah daerah juga menyampaikan terima kasih atas apresiasi terhadap keberhasilan mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) selama sembilan kali berturut-turut.

“Pemerintah daerah akan terus meningkatkan pengelolaan keuangan dan pembangunan agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat,” ujar Wakil Bupati Kep. Anambas, Raja Bayu Febri Gunadian.

Bayu mengatakan, dalam upaya memperkuat kemampuan fiskal daerah, pemerintah akan terus mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui penggalian potensi pendapatan baru dan peningkatan pelayanan perpajakan serta retribusi daerah. Selain itu, digitalisasi sistem penerimaan daerah dan memperluas kerja sama dengan pemerintah pusat maupun pihak swasta juga akan terus dilakukan.

“Kami berkomitmen memperkuat kemandirian fiskal daerah melalui optimalisasi potensi pendapatan dan peningkatan investasi,” katanya.

Rendahnya realisasi retribusi daerah pada Tahun Anggaran 2025, Wakil Bupati menjelaskan bahwa kondisi tersebut dipengaruhi oleh keterbatasan sumber daya manusia, serta perubahan status rumah sakit dan puskesmas menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Ke depan, pengawasan terhadap penerimaan daerah dan kepatuhan wajib retribusi akan terus diperkuat agar pendapatan daerah dapat meningkat secara optimal.

“Kami akan memaksimalkan sumber daya yang tersedia guna meningkatkan penerimaan daerah. Dan berkomitmen untuk mengurangi ketergantungan terhadap dana transfer pemerintah pusat melalui penguatan kemandirian fiskal,” tuturnya.

Di bidang pembangunan, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas akan terus memprioritaskan pembangunan infrastruktur dasar seperti jalan, jembatan, irigasi, dan sarana perdagangan secara bertahap sesuai kemampuan keuangan daerah. Infrastruktur tersebut diharapkan mampu meningkatkan konektivitas antarwilayah dan mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat.

“Pembangunan infrastruktur dasar dilakukan secara bertahap dengan tetap memperhatikan pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Kepulauan Anambas,” ucapnya.

Selain itu, pemerintah daerah juga akan terus meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran serta menjaga stabilitas fiskal agar tidak menimbulkan beban utang jangka pendek di masa mendatang. Pemerintah turut memastikan pembayaran gaji dan tunjangan ASN maupun PPPK tetap berjalan tepat waktu sebagai bagian dari komitmen pelayanan publik.

“Pemerintah Daerah akan terus bergandengan tangan bersama DPRD dalam membangun Kabupaten Kepulauan Anambas. Setiap rupiah yang dibelanjakan harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” katanya, mengakhiri.