RRI.CO.ID, Surakarta - Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Surakarta terus melakukan pendataan terhadap rumah-rumah maupun unit usaha sebagai bentuk Sensus Ekonomi 2026. Meski sosialisasi sudah terus digencarkan, namun masih banyak warga yang berusaha menghindari para petugas lapangan.

BPS Kota Surakarta menduga kendala-kendala ini muncul karena adanya kekhawatiran masyarakat yang memiliki persepsi jika data Sensus ini akan digunakan dalam mendapata penarikan pajak ataupun lainnya.

Ditemui di kantornya pada Kamis, 25 Juni 2026, Kepala BPS Kota Surakarta, Ratna Setyowati memastikan bahwa seluruh informasi yang diberikan masyarakat, dijamin kerahasiaannya sesuai dengan Undang-Undang dan tidak akan digunakan untuk kepentingan perpajakan, maupun tujuan lain di luar statistik.

"Kami sudah meyakinkan itu bahwa data yang kami kumpulkan ini rahasia dijamin Undang-Undang, ada Pasal-Pasalnya di sana. Baik petugas maupun diseminasi kami tidak akan menyampaikan data mikro. Jadi semua yang kita tampilkan adalah data makro, menjadi kode etik kami untuk menjaga kerahasiaan data pribadi," kata Ratna Setyowati.

Sensus Ekonomi 2026, selain melakukan pendataan terhadap usaha konvensional, BPS juga mentargetkan pelaku ekonomi kreatif dan ekonomi digital, termasuk konten kreator, influencer serta pelaku usaha berbasis daring yang selama ini tidak mudah teridentifikasi.

Demi menjaga kelancaran program 10 tahunan ini, Kepala BPS Kota Surakarta, Ratna Setyowati menambahkan akan terus melakukan koordinasi dengan Pemerintah wilayah, mulai dari tingkat Kecamatan hingga Rukun Tetangga (RT), guna memperlancar proses pendataan. Menurutnya dukungan Pemerintah Daerah juga menjadi faktor penting dalam menyukseskan Sensus Ekonomi 2026.

"Minggu pertama pak Wali Kota sudah berikan edaran kepada Camat dan diteruskan ke Rukun Tetangga (RT) itu sudah kami konfirmasi menerima. Minggu pertama lancar saja, belum banyak yang berusaha menghindar. Namun memang ada beberapa daerah karena kesibukan belum bisa ditemui atau memang secara nyata tidak mau menerima. Nanti kami akan terus berkoordinasi dengan wilayah kembali," katanya menambahkan.

Selain adanya warga yang menghindar, BPS Kota Surakarta juga sempat menerima penolakan dari kelompok masyarakat tertentu. Namun terkait hal itu, petugas di lapangan diminta untuk melewatkan dahulu demi memanfaatkan waktu yang ada. Ke depan ditegaskan Ratna Setyowati bahwa akan dilakukan sosiasiali kembali kepada daerah-daerah resistensi.

Hingga saat ini, pendataan Sensus Ekonomi 2026, telah mencapai sekitar 9,9 persen dari target lebih dari 230 ribu unit usaha yang harus di data di Kota Bengawan. Memasuki pertengahan Juni, BPS mencatat sebanyak 22 ribu unit usaha telah berhasil dihimpun datanya oleh petugas lapangan.

BPS Kota Surakarta sangat berharap masyarakat dapat menerima petugas Sensus yang dilengkapi identitas resmi, sehingga data ekonomi yang terkumpul mampu menggambarkan kondisi Kota Bengawan secara utuh dan menjadi dasar penyusunan kebijakan pembangunan yang lebih tepat sasaran. (JK)