RRI.CO.ID, Yogyakarta – Badan Pusat Statistik (BPS) DIY menjamin keamanan dan kerahasiaan data, yang diberikan responden dalam Sensus Ekonomi 2026. Jaminan itu, sesuai amanat Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala BPS DIY Endang Tri Wahyuningsih memastikan, data yang dihimpun lembaganya melalui program Sensus Ekonomi 2026, hanya digunakan untuk keperluan statistik. Termasuk untuk perencanaan pembangunan.
”Bukan untuk perpajakan maupun penegakan hukum,” katanya secara tertulis, Rabu, 24 Juni 2026. ”Masyarakat tidak perlu khawatir, data yang diberikan sangat aman.”
Hingga saat ini, progres pendataan Sensus Ekonomi 2026 di DIY, telah mencapai 9 persen. Sebanyak 4.082 petugas sensus telah diterjunkan ke seluruh wilayah kabupaten dan kota di DIY, yang dimulai sejak tanggal 15 Juni hingga 31 Agustus 2026.
Untuk menjaga kelancaran pelaksanaan sensus, BPS DIY juga mengimbau masyarakat agar mengenali identitas petugas resmi. Setiap petugas dilengkapi berbagai atribut, seperti rompi, tanda pengenal, serta surat tugas resmi dari BPS.
”Ini untuk menghindari potensi penyalahgunaan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab,” ujarnya.
Selain itu, BPS menurut Endang juga memastikan keamanan data dari masyarakat, yang dihimpun menggunakan perangkat digital dan langsung terhubung ke server pusat. Pengawasan dan pengendalian kualitas data dilakukan secara berlapis.
”Kami telah berkoordinasi dengan berbagai pihak terkait keamanan siber,” ucapnya. ”Sistem yang digunakan memungkinkan setiap anomali terdeteksi lebih cepat, sehingga keamanan data responden tetap terjaga dengan sangat baik.”
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....