RRI.CO.ID, Palembang - Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas laporan keuangan Tahun Anggaran 2025. Capaian tersebut menjadi opini WTP ke-12 secara berturut-turut yang berhasil dipertahankan Pemprov Sumsel.

Capaian itu disampaikan Gubernur Sumatera Selatan, Herman Deru, saat menjelaskan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 dalam Rapat Paripurna XXXVII DPRD Sumsel, Senin, 22 Juni 2026. Rapat tersebut merupakan bagian dari proses pembahasan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD setelah laporan keuangan diaudit BPK RI.

"Kita telah berhasil meraih opini WTP sebanyak 12 kali berturut-turut," ujarnya. Menurut Herman Deru, capaian tersebut merupakan hasil kerja bersama dalam menjaga tata kelola keuangan daerah yang transparan dan akuntabel.

Ia mengatakan pemerintah daerah terus mengarahkan program pembangunan sesuai skala prioritas yang telah ditetapkan. Langkah tersebut dilakukan agar anggaran yang dikelola dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Meski kembali meraih opini WTP, Herman Deru menegaskan masih terdapat sejumlah catatan dan rekomendasi dari BPK RI. Karena itu, seluruh perangkat daerah diminta segera menindaklanjuti setiap rekomendasi yang diberikan.

"Pemerintah Provinsi Sumsel telah berupaya semaksimal mungkin meningkatkan pembangunan sesuai dengan skala prioritas yang telah ditetapkan," katanya. Upaya perbaikan akan terus dilakukan untuk memperkuat sistem pengendalian internal dan meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Sumsel, Ilyas Panji Alam, mengapresiasi keberhasilan Pemprov Sumsel mempertahankan opini WTP selama 12 tahun berturut-turut. Menurutnya, capaian tersebut menunjukkan konsistensi pemerintah daerah dalam menjaga kualitas pengelolaan keuangan.

"Selamat atas predikat WTP yang berhasil diperoleh oleh Pemprov Sumsel selama 12 kali berturut-turut," ujarnya. Ia menilai keberhasilan tersebut menjadi bukti komitmen bersama dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas keuangan daerah.

Rapat Paripurna XXXVII DPRD Sumsel menjadi tahapan penting dalam pembahasan Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025. Forum tersebut sekaligus menjadi sarana evaluasi untuk terus meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan pembangunan di Sumatera Selatan.