RRI.CO.ID, Selatpanjang - Wakil Bupati Kepulauan Meranti, Muzamil Baharudin, menegaskan pentingnya menjaga netralitas aparatur sipil negara (ASN), perangkat desa, dan penyelenggara menjelang Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Serentak 2026. Penegasan tersebut disampaikan saat membuka Rapat Koordinasi bersama Forkopimda terkait pelaksanaan Pilkades 2026, Senin 22 Juni 2026, di Ruang Rapat Dinas PUPR Kabupaten Kepulauan Meranti.

Menurut Muzamil, Pilkades merupakan proses demokrasi yang penting dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Karena itu, seluruh tahapan harus dipersiapkan dengan baik agar pelaksanaannya berjalan aman, tertib, lancar, dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

"Saya mengingatkan agar seluruh ASN, perangkat desa, dan penyelenggara Pilkades menjaga netralitas serta tidak terlibat dalam politik praktis. Netralitas merupakan bentuk komitmen kita dalam menjaga kualitas demokrasi dan kepercayaan masyarakat," tegasnya.

Muzamil juga meminta Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) serta para camat menjalankan tugas secara profesional, transparan, akuntabel, dan netral. Ia menambahkan bahwa pengawasan dan pembinaan terhadap desa yang melaksanakan Pilkades harus terus dilakukan untuk mencegah potensi pelanggaran maupun konflik di tengah masyarakat.

"Perbedaan pilihan dalam Pilkades adalah hal yang wajar dalam demokrasi. Namun persatuan, kerukunan, dan keamanan masyarakat harus tetap menjadi prioritas utama. Jangan sampai perbedaan pilihan menimbulkan perpecahan di tengah masyarakat desa," ujarnya.

Sementara itu, Kepala Dinas PMD Kabupaten Kepulauan Meranti, Asroruddin, mengatakan rapat koordinasi bertujuan memperkuat sinergi antarinstansi dan memastikan kesiapan pelaksanaan Pilkades Serentak 2026 di 12 desa yang tersebar di tujuh kecamatan. Pada kesempatan yang sama, Ketua KPU Kepulauan Meranti, Katmuji, menyatakan kesiapan pihaknya mendukung pelaksanaan Pilkades melalui koordinasi dengan Dinas PMD, termasuk membantu penyediaan data pemilih sesuai ketentuan yang berlaku.