Wabup Inhil Perkuat Komitmen Kendalikan Inflasi Daerah

  • 22 Jun 2026 22:21 WIB
  •  Pekanbaru

RRI.CO.ID, Indragiri Hilir – Wakil Bupati (Wabup) Indragiri Hilir (Inhil), Yuliantini, mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah yang digelar secara virtual oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Senin 22 Juni 2026. Kegiatan tersebut diikuti dari Ruang E-Bilik Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik (Diskominfops) Kabupaten Inhil di Tembilahan.

Rakor yang dipimpin Sekretaris Jenderal Kemendagri, Tomsi Tohir, diikuti oleh perwakilan kementerian, lembaga, pemerintah provinsi, serta pemerintah kabupaten dan kota se-Indonesia. Pertemuan tersebut bertujuan memperkuat sinergi antarinstansi dalam menjaga stabilitas harga dan mengendalikan inflasi di daerah.

Dalam arahannya, Tomsi Tohir meminta seluruh pemerintah daerah untuk terus mengoptimalkan langkah-langkah pengendalian inflasi, mulai dari pemantauan harga kebutuhan pokok, menjaga ketersediaan pasokan, hingga memastikan distribusi barang berjalan lancar.

“Pemerintah daerah harus terus meningkatkan pengawasan terhadap harga kebutuhan pokok, menjaga ketersediaan pasokan, dan memastikan distribusi barang berjalan dengan baik agar stabilitas harga di tengah masyarakat tetap terjaga,” ujar Tomsi.

Pada kesempatan tersebut, Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa Badan Pusat Statistik (BPS), Dr. Ateng Hartono, memaparkan perkembangan inflasi nasional serta kondisi harga sejumlah komoditas strategis hingga pertengahan Juni 2026.

Ateng menjelaskan, berdasarkan data historis, bulan Juni cenderung mengalami inflasi. Inflasi pada Juni tercatat sebesar 0,61 persen pada 2022, sebesar 0,14 persen pada 2023, mengalami deflasi 0,08 persen pada 2024, dan kembali mengalami inflasi sebesar 0,19 persen pada 2025. Sementara itu, inflasi pada Juni 2026 diperkirakan berada di angka 0,28 persen.

“Komoditas yang saat ini paling dominan memengaruhi perkembangan harga adalah bawang merah, cabai merah, dan cabai rawit. Berdasarkan data Sistem Pemantauan Pasar dan Kebutuhan Pokok hingga 19 Juni 2026, sebanyak 32 provinsi mengalami kenaikan Indeks Perkembangan Harga, sedangkan enam provinsi mengalami penurunan dibandingkan bulan sebelumnya,” jelas Ateng.

Usai mengikuti rakor tersebut, Wakil Bupati Inhil Yuliantini menegaskan komitmen Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir untuk terus mendukung upaya pengendalian inflasi melalui penguatan koordinasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID).

“Kami akan terus memperkuat koordinasi melalui TPID, melakukan pemantauan harga secara berkala, serta memastikan ketersediaan dan kelancaran distribusi bahan kebutuhan pokok agar daya beli masyarakat tetap terjaga dan stabilitas ekonomi daerah dapat dipertahankan,” tegas Yuliantini.

Melalui langkah tersebut, Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir berharap pengendalian inflasi dapat berjalan optimal sehingga mampu menjaga kestabilan harga dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di daerah.

google-preference

Rekomendasi Berita

Berita Terbaru Lainnya

Memuat berita terbaru.....