RRI.CO.ID, Samarinda - Masyarakat kini dapat memantau tingkat transparansi pelayanan publik pemerintah di Kalimantan Timur melalui platform Jaga.id yang menampilkan hasil survei Program Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM). Data tersebut menjadi salah satu indikator untuk menilai kualitas pelayanan sekaligus integritas birokrasi di daerah.

Direktur Pembinaan Peran Serta Masyarakat KPK RI, Kunto Ariawan, mengatakan hasil survei menunjukkan sebagian besar pemerintah kabupaten dan kota di Kalimantan Timur masih perlu meningkatkan kualitas tata kelola pelayanan publik. Penilaian dilakukan berdasarkan indikator rawan, waspada, dan terjaga.

“Di antara 10 kabupaten dan kota di Kalimantan Timur, rapornya masih kurang baik pada indikator rawan, waspada, dan terjaga. Hanya Kota Samarinda yang berstatus terjaga, sedangkan daerah lainnya masih berada pada posisi rawan,” ujarnya, Kamis, 18 Juni 2026.

Ia menjelaskan, hasil tersebut mencerminkan masih adanya berbagai persoalan yang dirasakan masyarakat internal dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Penilaian tersebut diperoleh dari survei yang mengukur aspek integritas, kualitas pelayanan, serta tata kelola birokrasi di masing-masing instansi pemerintah.

Beberapa faktor yang memengaruhi rendahnya penilaian antara lain penyalahgunaan fasilitas kantor, pelaksanaan perintah atau kebijakan yang tidak sesuai aturan, praktik gratifikasi, kualitas sumber daya manusia aparatur, hingga adanya intervensi untuk pihak penerima bantuan dalam proses pelayanan.

“Ketidakpuasan masyarakat internal terhadap pelayanan publik menjadi salah satu penyebab munculnya kategori rawan, yang mencakup persoalan integritas pegawai, gratifikasi, kualitas SDM, serta intervensi bagi pihak ketiga,” kata Kunto.

Melalui keterbukaan informasi di Jaga.id, KPK mendorong pemerintah daerah di Kalimantan Timur untuk melakukan evaluasi dan perbaikan secara berkelanjutan. Partisipasi masyarakat dalam memantau hasil survei diharapkan dapat memperkuat pengawasan publik sekaligus mendorong terwujudnya birokrasi yang lebih transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan yang berkualitas.