RRI.CO.ID, Gunungsitoli - Wakil Wali Kota Gunungsitoli Martinus Lase tegaskan jika ada pangkalan gas yang nakal atau bermain-main dengan aturan akan ditindak tegas.

Hal ini disampaikannya saat dikonfirmasi rri.co.id terkait kelangkaan gas elpiji 3 kilogram di wilayahnya.

Ia mengatakan salah satu pangkalan di kecamatan Gunungsitoli Selatan yakni UD. Nifo yang viral karena dilaporkan oleh masyarakat melalui media sosial sudah ditindak tegas oleh pihak Agen LPG 3 Kg PT. Pertamina Patra Niaga yakni PT. Nias Kerosindo Jaya dengan menghentikan penyaluran ke pangkalan tersebut. Hal ini juga akan berlaku bagi pangkalan lain yang berbuat curang dan tidak menyalurkan gas elpiji kepada warga sekitar.

“Khusus di Gunungsitoli Selatan itu sudah diambil tindakan dan diberikan teguran secara tertulis pada hari Senin yang lalu dan diberikan peringatan. Kita berharap pangkalan-pangkalan yang nakal supaya diputus dulu kerjasama dengan mereka, dihentikan, bahkan bisa dicabut izinnya, supaya tidak merugikan masyarakat apalagi dengan kondisi perekonomian masyarakat saat ini,” kata Martinus, Kamis 11 Juni 2026.

Sementara itu Sekretaris Daerah Kota Gunungsitoli Andika Laoli menegaskan pemerintah akan mengawasi pendisribusian gas elpiji 3 kg ini. Ia meminta masyarakat melaporkan jika menemukan pangkalan yang tidak menjual gas kepada masyarakat termasuk menjual diatas HET.

“Silahkan dilaporkan kepada kita pemerintah kota Gunungsitoli, gas sudah sampai dipangkalan yah wajib didistribusikan buat masyarakat yang kurang mampu, jadi tidak ada lagi gas dijual diatas HET, tidak juga diperbolehkan dijual kepada pengecer. Jadi nanti sekarang berjenjang kita akan koordinasikan langsung supaya jangan terjadi kericuhan seperti ini lagi, kita pemko sudah cukup responsive, tanggap dengan keluhan masyarakat, marilah sama-sama kita awasi,” ucapnya.

Sekda menegaskan quota gas untuk kota Gunungsitoli masih cukup, masih ada 56 persen yang belum tergunakan artinya seharusnya tidak mungkin terjadi kelangkaan gas. Ia juga berharap gas elpiji hanya digunakan oleh masyarakat miskin bukan yang mampu.