RRI.CO.ID, Bengkulu - Universitas Bengkulu (Unib) terus memperluas kontribusinya dalam mendukung pembangunan berkelanjutan di Provinsi Bengkulu melalui penguatan riset dan kebijakan berbasis lingkungan. Langkah tersebut diwujudkan dengan mendorong implementasi Pembangunan Rendah Karbon dan Berketahanan Iklim (PRKBI) yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan.

Komitmen itu kembali ditegaskan dalam Focus Group Discussion (FGD) Inisiasi Pembentukan Centre of Excellence (CoE) PRKBI yang digelar Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Unib di Hotel Santika Bengkulu, Rabu, 10 Juni 2026. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat kolaborasi antara perguruan tinggi, pemerintah, dan mitra pembangunan internasional.

Rektor Universitas Bengkulu, Prof. Indra Cahyadinata, menilai perguruan tinggi memiliki peran strategis dalam menghadapi tantangan perubahan iklim yang semakin kompleks. Menurutnya, hasil penelitian dan pengabdian masyarakat harus mampu melahirkan solusi nyata yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat maupun pemerintah daerah.

Ia menegaskan bahwa kampus tidak boleh hanya menjadi ruang produksi pengetahuan, melainkan juga pusat inovasi yang menjawab kebutuhan pembangunan daerah. Karena itu, pembentukan CoE PRKBI diharapkan menjadi wadah yang memperkuat fungsi kampus sebagai pusat kolaborasi dan pengembangan gagasan berkelanjutan.

Pengembangan CoE PRKBI merupakan bagian dari Program Penguatan Implementasi Inisiatif Pembangunan Rendah Karbon di Provinsi Bengkulu Tahun 2026 yang dijalankan LPPM Unib. Program tersebut terlaksana melalui kerja sama dengan Oxford Policy Management Limited (OPML) dan mendapat dukungan dari Foreign, Commonwealth and Development Office (FCDO) Inggris Raya.

Tim Leader Low Carbon Development Initiative (LCDI) LPPM Unib, Dr. Yansen, menjelaskan bahwa program ini merupakan kelanjutan dari berbagai capaian yang telah diraih pada tahun sebelumnya. Salah satu hasil pentingnya adalah tersusunnya Dokumen Rencana Pembangunan Rendah Karbon dan Berketahanan Iklim Provinsi Bengkulu 2025–2045 serta terbitnya Peraturan Gubernur Bengkulu terkait PRKBI.

Menurutnya, komitmen Indonesia dalam menekan emisi gas rumah kaca menjadi landasan penting bagi penguatan pembangunan rendah karbon di daerah. Dalam konteks tersebut, Provinsi Bengkulu ditetapkan sebagai salah satu wilayah prioritas implementasi Low Carbon Development Initiative (LCDI) fase II yang didukung oleh Bappenas.

Melalui program tersebut, Bengkulu diarahkan untuk mengintegrasikan kebijakan PRKBI ke dalam dokumen pembangunan daerah dan memperkuat sistem pemantauan berbasis AKSARA. Selain itu, berbagai proyek percontohan pada sektor prioritas juga akan terus dikembangkan guna mendukung target pembangunan berkelanjutan.

Sejumlah sektor menjadi fokus utama implementasi program, mulai dari kehutanan dan penggunaan lahan hingga pengelolaan wilayah pesisir dan kelautan. Pengembangan karbon biru berbasis mangrove serta pertanian berkelanjutan juga masuk dalam agenda strategis yang akan diperkuat.

Sepanjang tahun 2026, LCDI LPPM Unib telah merancang berbagai kegiatan yang mendukung penguatan perencanaan dan penganggaran pembangunan rendah karbon. Program tersebut mencakup evaluasi penyusunan RKPD dan Renja OPD, sinkronisasi RAD-GRK, hingga penguatan struktur APBD yang selaras dengan target PRKBI.

Upaya peningkatan kapasitas sumber daya manusia juga menjadi perhatian penting dalam pelaksanaan program. Berbagai pelatihan, transfer pengetahuan, dan pendampingan teknis akan dilakukan untuk meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola pembangunan rendah karbon.

Selain menyasar aparatur pemerintah, program ini juga melibatkan anggota DPRD, akademisi, organisasi masyarakat sipil, dan pelaku usaha. Keterlibatan banyak pihak dinilai penting untuk memperkuat koordinasi sekaligus memperluas dukungan terhadap agenda mitigasi dan adaptasi perubahan iklim.

Kajian kawasan hutan Bukit Sanggul, forum multipihak, serta review regulasi daerah menjadi bagian dari agenda yang akan dijalankan sepanjang tahun ini. Berbagai hasil kajian dan rekomendasi kebijakan nantinya akan disebarluaskan melalui media dan forum publik sebagai bentuk edukasi kepada masyarakat.

Dr. Yansen menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan rendah karbon tidak dapat dicapai oleh satu institusi saja. Kolaborasi yang kuat antara perguruan tinggi, pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat menjadi faktor penting dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan berketahanan iklim.