RRI.CO.ID, Bogor - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia. Laporan tersebut di berikan usai pelaksanaan audit Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025.

Predikat tertinggi dalam audit laporan keuangan pemerintah tersebut diterima langsung oleh Bupati Bogor, Rudy Susmanto, pada acara Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas LKPD Tahun Anggaran 2025 di Kantor BPK Perwakilan Jawa Barat, Bandung, Rabu 10 Juni 2026.

Capaian ini menjadi opini WTP kedua yang diraih Pemerintah Kabupaten Bogor pada era kepemimpinan Bupati Rudy Susmanto dan Wakil Bupati Jaro Ade. Sebelumnya, Pemkab Bogor juga berhasil memperoleh opini WTP atas LKPD Tahun Anggaran 2024.

Bupati Bogor, Rudy Susmanto, menyampaikan rasa syukur atas keberhasilan mempertahankan opini WTP tersebut. Menurutnya, capaian tersebut merupakan hasil kerja keras seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten Bogor dalam mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang transparan, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

"Alhamdulillah, Pemerintah Kabupaten Bogor kembali memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian dari BPK. Namun capaian ini harus menjadi momentum bagi kami untuk terus berbenah dan melakukan perbaikan di berbagai sektor," ujar Rudy Susmanto.

Ia menegaskan bahwa opini WTP bukanlah tujuan akhir, melainkan menjadi bahan evaluasi dan motivasi untuk terus meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan serta pelayanan kepada masyarakat.

Menurut Rudy, seluruh perangkat daerah harus terus memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik, meningkatkan kualitas pelayanan publik, dan memastikan setiap program pembangunan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Kabupaten Bogor.

"Bogor harus terus melangkah maju menjadi lebih baik. Yang terpenting, seluruh jajaran pemerintah harus semakin sayang dan cinta kepada masyarakat Kabupaten Bogor dengan menghadirkan pelayanan yang terbaik," tegasnya.

Rudy juga mengapresiasi seluruh aparatur Pemerintah Kabupaten Bogor yang telah bekerja secara profesional dalam menyusun dan mengelola laporan keuangan daerah. Ia memastikan seluruh rekomendasi yang diberikan BPK akan menjadi perhatian dan ditindaklanjuti sebagai bagian dari upaya penyempurnaan tata kelola pemerintahan.