RRI.CO.ID, Bogor- Nama Wakil Bupati Bogor Ade Ruhandi, menjadi dikaitkan dengan perkara lahan yang terjadi antara petani penggarap dan PT. BSS yang beroperasi di Kecamatan Cijeruk dan Cigombong Kabupaten Bogor.

Dalam aksi di depan kantor ATR/BPN Wilayah 1 Bogor di Cibinong pada kamis 4 Juni 2026 lalu nama Wakil Bupati Bogor di duga memberi instruksi kepada para kepala desa untuk membela para korporasi dalam pnerbitan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) maupun eks SHGB PT.BSS.

"Bicara lahan dan eks lahan (SHGB) PT BSS, petani penggarap asli Cigombong dan Cijeruk tidak diusir PT BSS dan lahannya akan dikeluarkan dari SHGB PT BSS," tutur Wakil Bupati Bogor, Ade Ruhandi, Senin 8 Juni 2026.

Ade Ruhandi menambahkan perpanjangan SHGB ataupun SHGB baru PT BSS akan menguntungkan semua pihak dan tidak saling merugikan.

"Perpanjangan SHGB ataupun SHGB baru PT BSS apabila terjadi, maka akan menguntungkan semua pihak, terutama masyarakat dan petani penggarap warga sekitar. Misalkan, ada perkampungan, pertanian dan perkebunan yang sudah turun temurun, maka sesuai kesepakatan akan 'dilepas' lahannya oleh PT BSS," terangnya.

Wabup Ade Ruhandi menjelaskan, saat ini PT BSS masih merapikan lahannya dan belum melaksanakan pembangunan. Sementara, Kecamatan Cigombong dan Cijeruk yang berada di kaki Taman Nasional Gunung Halimun Salak (TNGHS) akan direvisi Rencana Detail Tata Ruang (RDTR).

"RDTR di dua kecamatan, di ujung selatan Kabupaten Bogor itu sedang direvisi dan kami berharap, dengan kehidupan sebagai petani penggarap, mereka bisa mensekolahkan anak-anaknya, jangan merusak Gunung Salak, pesawat Sukhoi aja jatuh di Cijeruk, dan kita tak hanya butuh oksigen, tetapi juga hasil pertanian, sumber daya air serta lainnya. Hingga kedepan, bangunan-bangunan liarnya, akan ditertibkan" jelasnya.

Pemkab Bogor pun berkomitmen untuk menjaga ekosistem TNGHS, dari tangan-tangan yang tidak bertanggungjawab.