RRI.CO.ID, Prabumulih - Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Prabumulih mendata tingkat kepesertaan pekerja yang masuk dalam BPJS Ketenagakerjaan masih sangat rendah.Dari sekitar 87 ribu pekerja yang tercatat berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), baru sekitar 31 ribu orang yang telah menjadi peserta aktif.

Kepala BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Muara Enim, Mansursyah, mendorong Pemerintah Kota Prabumulih untuk memperluas perlindungan bagi pekerja rentan dan masyarakat miskin. Artinya, masih ada sekitar 55 ribu pekerja di Kota Prabumulih yang belum mendapatkan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan.

“Coverage kepesertaan kita di Prabumulih saat ini masih sekitar 36,4 persen. Masih ada gap sekitar 55 ribu pekerja yang belum terlindungi,” ujar Mansursyah, Senin 25 Mei 2026.

Menurut dia, sejauh ini Pemkot Prabumulih telah membantu perlindungan bagi sekitar 350 pekerja rentan melalui dukungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD). Selain itu, perangkat desa dan berbagai unsur masyarakat di 12 desa juga telah didaftarkan sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan.

“Banyak upaya yang dilakukan untuk mengejar peningkatan kepesertaan, salah satunya membidik sejumlah sektor potensial, terutama jasa konstruksi. Seluruh proyek fisik di Kota Prabumulih diwajibkan terdaftar dalam program BPJS Ketenagakerjaan,” tegasnya.

Tak hanya itu, BPJS juga mulai menyasar sektor lain seperti SPBG, Koperasi Desa Merah Putih, hingga mendorong perusahaan menggunakan dana CSR guna melindungi pekerja di lingkungan masing-masing. “Seluruh proyek fisik wajib menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan. Ini penting agar pekerja terlindungi saat bekerja,” tegas Mansursyah.

BPJS Ketenagakerjaan menargetkan tingkat perlindungan pekerja di Kota Prabumulih bisa meningkat hingga 50 persen pada tahun 2026. “Jika target itu tercapai, status coverage perlindungan tenaga kerja di Prabumulih tidak lagi masuk kategori rendah.” Pungkas Mansursyah.

Sementara itu, Kepala Dinas PMD Kota Prabumulih, Matnur Latif mengatakan, saat ini seluruh perangkat desa, RT, RW, LPM, lembaga adat hingga kader Posyandu telah didaftarkan sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan melalui alokasi Anggaran Dana Desa (ADD).

“Untuk masyarakat rentan juga sudah kami daftarkan sekitar 1.700 orang, walaupun memang belum seluruhnya. Masih ada sekitar 3 ribu lebih yang belum terdaftar,” jelas Latif.

Ia mengakui keterbatasan anggaran masih menjadi kendala di tengah kebijakan efisiensi fiskal. Namun, kata dia, program perlindungan pekerja rentan tetap menjadi perhatian pemerintah daerah.

Di sisi lain, Pemkot Prabumulih mengapresiasi pelayanan klaim BPJS Ketenagakerjaan yang dinilai cepat dan tanpa hambatan. Beberapa perangkat RT dan anggota Linmas yang meninggal dunia bahkan telah menerima santunan klaim sebesar Rp42 juta per orang.

“Untuk penambahan kepesertaan tentu akan disesuaikan dengan kemampuan anggaran daerah. Tapi program ini tetap menjadi perhatian pemerintah kota,” pungkasnya