RRI.CO.iD, Gorontalo - Komitmen dalam mewujudkan birokrasi yang bersih dan melayani terus diperkuat melalui sinergi antarinstansi di Provinsi Gorontalo. Langkah nyata ini ditunjukkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Gorontalo yang melaksanakan kegiatan diseminasi pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) kepada Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Gorontalo.

Kegiatan yang berlangsung p di Kantor BNN Provinsi Gorontalo itu dihadiri oleh seluruh koordinator pengungkit pembangunan ZI WBK BNN Provinsi Gorontalo dan dipimpin langsung oleh Kepala BNN Provinsi Gorontalo, Brigjen Pol. Sri Bardiyati.

Sebagai narasumber, KPPN Gorontalo menghadirkan Kepala KPPN Gorontalo, Deni Haryono, bersama Tim Pembangunan ZI menuju WBK/WBBM Tahun 2026. Kehadiran tim ini merujuk pada Surat Tugas Nomor ST-38/KPN.2901/2026 yang diterbitkan pada 11 Mei 2026.

Dalam kesempatan tersebut, Kepala KPPN Gorontalo, Deni Haryono, menekankan bahwa keberhasilan pembangunan ZI tidak melulu soal kelengkapan administrasi di atas kertas.

"Keberhasilan pembangunan Zona Integritas tidak hanya ditentukan oleh kelengkapan dokumen semata, tetapi juga oleh komitmen pimpinan, keterlibatan seluruh pegawai, serta inovasi berkelanjutan dalam peningkatan kualitas layanan," ujar Deni Haryono.

Lebih lanjut, ia menambahkan bahwa komunikasi dan pengawasan internal memegang peranan penting. "Sinergi, komunikasi yang efektif dengan pemangku kepentingan, serta penguatan sistem pengendalian internal menjadi faktor kunci dalam mempercepat pencapaian predikat WBK/WBBM," jelasnya saat menyampaikan materi strategis terkait landasan hukum dan mekanisme penilaian ZI.

Pada kesempatan yang sama, Kepala BNN Provinsi Gorontalo, Brigjen Pol. Sri Bardiyati, menyambut baik langkah kolaboratif ini untuk membangun unit kerja yang berintegritas, berkinerja tinggi, serta mampu memberikan pelayanan publik yang prima.

Sebagai pionir dalam pembangunan ZI WBK/WBBM, KPPN Gorontalo menjadikan kegiatan ini sebagai wadah untuk menyebarluaskan praktik baik (best practices). Langkah ini diharapkan mampu menularkan semangat integritas dan budaya kerja antikorupsi di lingkungan instansi pemerintah, termasuk BNN Provinsi Gorontalo.

Tidak berhenti pada kegiatan diseminasi, KPPN Gorontalo juga berkomitmen untuk memberikan pendampingan secara berkala kepada BNN Provinsi Gorontalo sepanjang tahun 2026. Pendampingan ini diharapkan dapat memperkuat proses pembangunan Zona Integritas di BNN Provinsi Gorontalo sehingga mampu meraih predikat Wilayah Bebas dari Korupsi.

Melalui kolaborasi ini, diharapkan terwujud sinergi yang kuat antarinstansi dalam membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan publik di Provinsi Gorontalo.