RRI.CO.ID, Pandeglang - Dinas Perikanan (Diskan) Kabupaten Pandeglang menerapkan sistem pelayanan jemput bola setiap bulan guna mempermudah para nelayan mendapatkan surat rekomendasi pembelian BBM subsidi. Inisiatif ini bertujuan mendekatkan akses birokrasi kepada masyarakat pesisir agar mereka bisa segera memenuhi syarat administrasi sesuai regulasi BPH Migas.

Kepala Diskan Pandeglang, Uun Junandar menyatakan, pemberian rekomendasi ini diberikan kepada nelayan dengan kapasitas kapal di bawah 5 Gross Tonnage (GT) hingga maksimal 30 GT. Uun menyebut, syarat mutlak yang harus antara lain kepemilikan KTP nelayan serta dokumen resmi kapal yang dikeluarkan oleh pihak Syahbandar.

"Setiap nelayan berhak mendapatkan subsidi sesuai aturan BPH Migas. Kami akan bantu secepat mungkin asalkan syarat ketentuan terpenuhi," Ucap Uun Junandar, Sabtu 16 Mei 2026.

Dinas Perikanan menjamin, proses verifikasi dokumen akan dipercepat selama seluruh persyaratan yang ditetapkan telah terpenuhi secara lengkap. Edukasi mengenai pentingnya legalitas kapal juga terus diberikan Diskan agar nelayan memiliki payung hukum yang kuat dalam mengakses jatah energi bersubsidi.

Jadwal kunjungan rutin tim dinas disebut Uun, telah disusun untuk menjangkau berbagai kecamatan pesisir secara bergiliran. Langkah ini dinilainya efektif membantu nelayan yang memiliki kendala jarak dan waktu untuk datang langsung ke kantor dinas di pusat kabupaten.

Program jemput bola ini juga disebut Uun menjadi sarana inventarisir kebutuhan solar riil di setiap wilayah guna bahan evaluasi usulan kuota ke Pertamina. Ia pun mengklaim sesuai data yang terkumpul di lapangan menunjukkan adanya tren peningkatan kepemilikan dokumen kapal pada tahun 2026. Hal ini dinilainya mengindikasikan kesadaran nelayan Pandeglang terhadap aspek legalitas usaha perikanan semakin membaik.

"Satu hal yang perlu kami sampaikan, pengurusan rekomendasi BBM ini tidak dipungut biaya alias gratis untuk membantu nelayan kita," ujarnya.

Dukungan administrasi yang prima dipandang sebagai solusi dasar dalam menjaga keberlangsungan sektor perikanan tangkap. Pemerintah daerah berharap dengan kemudahan ini, seluruh nelayan kecil memiliki kesempatan yang sama dalam menikmati subsidi negara.