RRI.CO.ID, SINTANG - Pemerintah Kabupaten Sintang kembali menegaskan komitmennya dalam merangkul seluruh elemen pemuda dari berbagai latar belakang, suku, dan agama. Hal ini ditunjukkan dengan kehadiran Bupati Sintang, Gregorius Herkulanus Bala, yang secara resmi membuka Musyawarah Wilayah (Musywil) ke-12 Ikatan Pelajar Muhammadiyah (IPM) Kalimantan Barat. Acara tersebut diselenggarakan di Pendopo Bupati Sintang pada Jumat, 15 Mei 2026 siang.

Dalam sambutannya, Bupati Bala menyampaikan apresiasi dan rasa kagumnya terhadap keberanian serta kecakapan retorika para kader muda IPM Sintang. Ia menyoroti semangat juang mereka yang berani mengambil tanggung jawab sebagai tuan rumah, meskipun dihadapkan pada sejumlah keterbatasan.

Lebih lanjut, Bupati Bala menyampaikan rasa leganya melihat generasi muda Muhammadiyah yang tampil prima dan tidak canggung saat berbicara di depan publik.

"Jadi kami yang tua ini mendengar itu, melihat itu. Sungguh kami tidak khawatir jadinya menitipkan Indonesia kepada kalian semuanya. Pertahankan dan sebarkan sampai dari Sabang sampai Merauke," pesan Bupati Bala di hadapan ratusan peserta Musywil.

Bupati juga menekankan pentingnya membangun jejaring dan kolaborasi lintas organisasi. Ia menyambut baik kehadiran perwakilan dari organisasi lintas agama, seperti PMKRI (Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia), dalam forum tersebut. Menurutnya, seorang pemuda baru bisa dikatakan benar-benar hebat apabila mereka mampu berkomunikasi dan bekerja sama di luar zona nyaman organisasinya sendiri.

Di samping itu, Bupati Bala menyoroti ancaman serius dari peredaran narkoba yang kian masif. Ia meminta agar kader IPM, yang jumlah anggotanya mencapai jutaan di seluruh Indonesia, dapat menjadi garda terdepan dalam menekan peredaran barang terlarang tersebut. Ia mengajak mereka untuk berani bersuara dan menolak narkoba, serta tidak mudah tergiur oleh tawaran-tawaran yang menjerumuskan.

Menutup sambutannya, Bupati Sintang memastikan bahwa Pendopo Bupati merupakan ruang terbuka bagi semua golongan. Ia menepis segala bentuk segregasi berlandaskan perbedaan agama, dan menekankan bahwa seluruh warga memiliki hak yang setara dalam memanfaatkan fasilitas dan dukungan dari pemerintah daerah demi kemajuan bangsa. (Arf)