RRI.CO.ID, Magetan - Panitia Khusus (Pansus) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati DPRD Magetan menyoroti belum optimalnya dampak pertumbuhan ekonomi terhadap penurunan angka kemiskinan di Kabupaten Magetan.

Ketua Pansus DPRD Magetan Pembahas LKPJ Bupati, Didik Haryono menyatakan pertumbuhan ekonomi Magetan saat ini tergolong cukup tinggi, yakni mencapai 5,4 persen. Namun, kondisi tersebut dinilai belum sepenuhnya dirasakan masyarakat, khususnya dalam pengurangan angka kemiskinan dan pengangguran.

“Ekonomi Magetan tumbuh 5,4 persen di atas target. Mestinya pertumbuhan ekonomi itu bisa berdampak besar kepada masyarakat, baik terhadap pengurangan kemiskinan maupun penciptaan lapangan kerja. Faktanya tidak seperti itu,” ujarnya, usai Rapat Paripurna Istimewa DPRD Magetan dengan agenda penyampaian keputusan tentang rekomendasi LKPJ BupatiTA 2025, Kamis (7/5/2026).

Didik menjelaskan, naiknya petumbuhan ekonomi belum mampu memenuhi target penurunan kemiskinan. Sementara angka pengangguran juga dinilai masih stagnan dan hanya mengalami penurunan sangat kecil.

“Pertumbuhan ekonomi tinggi, tetapi target kemiskinan tidak tercapai. Angka pengangguran juga stagnan, penurunannya sangat sedikit,” katanya.

Ia menilai, kondisi tersebut menunjukkan adanya persoalan dalam pengelolaan ekonomi daerah. Berdasarkan kajian Pansus LKPJ DPRD Magetan, belanja pemerintah dinilai belum memberikan dampak signifikan terhadap pengurangan kemiskinan.

“Belanja pemerintah belum signifikan terhadap pengurangan kemiskinan. Banyak proyek pemerintah dikerjakan rekanan dari luar daerah, sehingga tidak menyerap tenaga kerja dari Magetan,” jelasnya.

Selain itu, pengadaan barang dan jasa pemerintah juga disebut lebih banyak berasal dari luar daerah. Akibatnya, perputaran ekonomi lokal dinilai belum maksimal dirasakan masyarakat Magetan.

“Itu hasil temuan pansus. Barang dan jasa juga banyak diambil dari luar Magetan, sehingga dampak ekonominya ke masyarakat lokal kurang maksimal,” pungkasnya.

Sebelumnya Panitia Khusus (Pansus) LKPJ Bupati DPRD Magetan memberikan sejumlah catatan terhadap kinera pemerintah daerah tahun 2025 yang dinilai belum banyak menyentuh persoalan layanan dasar kebutuhan masyarakat. Dari kesehatan, pendidikan, hingga soal data kemiskinan yang dinilai belum representatif sehingga kebijakan yang diambil belum mampu menyentuh pokok persoalan masyarakat.