RRI.CO.ID, Gorontalo – Akademisi Universitas Negeri Gorontalo, Prof. Dr. Fahrudin Olilingo menilai pertumbuhan ekonomi nasional saat ini masih bersifat normatif dan belum sepenuhnya mencerminkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas. Menurutnya, pertumbuhan ekonomi yang berkualitas seharusnya diikuti dengan meningkatnya rasio pajak sehingga mampu menopang kebutuhan APBN tanpa harus memperbesar defisit anggaran maupun menambah utang negara.

Ia mengatakan, pemerintah juga perlu memberikan perhatian serius terhadap stabilisasi nilai tukar rupiah terhadap dollar Amerika Serikat yang saat ini telah berada di atas Rp17 ribu per dollar AS. Menurut Fahrudin, meskipun pemerintah menyebut gejolak kurs dipengaruhi faktor eksternal, namun faktor internal seperti aktivitas spekulan yang membeli dollar secara berlebihan untuk mencari keuntungan juga harus menjadi perhatian.

“Perlu pemerintah intens juga melakukan perdagangan dengan uang lokal atau Local Currency Settlement, yaitu perdagangan menggunakan mata uang lokal masing-masing negara dan tidak menggunakan dollar,” ujar Fahrudin

Ia mencontohkan kerja sama perdagangan antara Indonesia dan Jepang yang dapat dilakukan menggunakan rupiah dan yen sebagai upaya mengurangi ketergantungan terhadap dollar AS. Selain itu, Fahrudin menilai pemerintah sebaiknya lebih fokus melunasi utang dibanding menambah pinjaman baru. Menurutnya, kebijakan efisiensi anggaran juga harus diarahkan pada pengeluaran yang mampu merangsang sektor produksi dan meningkatkan aktivitas ekonomi masyarakat.

Ia juga menekankan pentingnya pemberantasan korupsi secara serius dan menyeluruh. Menurutnya, dukungan regulasi yang kuat sangat dibutuhkan agar upaya pemberantasan korupsi tidak hanya menjadi slogan semata.

“Mohon anggota DPR dalam rangka pemberantasan korupsi memperjuangkan UU pembuktian terbalik dan juga UU perampasan aset,” tegasnya.

Fahrudin turut mengapresiasi mulai beroperasinya kawasan Kampung Nelayan Merah Putih di Gorontalo yang diharapkan mampu mendorong kesejahteraan masyarakat pesisir dan nelayan. Meski demikian, ia mengingatkan agar program tersebut tidak hanya berjalan baik di tahap awal, namun juga memiliki keberlanjutan dan sistem pengelolaan yang kuat agar tidak mengalami kegagalan seperti program-program sebelumnya.

Menurut Fahrudin, Gorontalo pernah memiliki program Taksi Mina Bahari (TMB) pada masa pemerintahan Fadel Muhammad dan Gusnar Ismail yang saat itu menyediakan berbagai kebutuhan nelayan seperti bahan bakar, es, hingga kebutuhan pokok.

Namun dalam perjalanannya, program tersebut mengalami kendala akibat hasil tangkapan nelayan yang menurun sehingga tunggakan pembayaran semakin besar dan akhirnya membuat program itu berhenti beroperasi.

Karena itu, ia berharap Kampung Nelayan Merah Putih dapat dikelola secara profesional dengan sistem pengawasan dan pendampingan yang baik agar benar-benar memberi dampak jangka panjang bagi kesejahteraan nelayan di Gorontalo. (RA)