RRI.CO.ID, Nias Utara - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Nias Utara laksanakan Rapat Paripurna Penyampaian Rekomendasi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Nias Utara Tahun 2025, bertempat di ruang rapat lantai III DPRD Kabupaten Nias Utara, Selasa 28 April 2026.

Rapat Paripurna dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kabupaten Nias Utara Yaaman Telaumbanua bersama Wakil Ketua Dan Anggota DPRD Kabupaten Nias Utara.

Dari Pemerintah Kabupaten Nias Utara, Rapat Paripurna dihadiri dan di ikuti langsung oleh Bupati Nias Utara Amizaro Waruwu Wakil Bupati Nias Utara Yusman Zega , Sekda, Staf Ahli Asisten, Unsur Forkopimda , Kepala OPD, serta para tamu undangan lainnya.

Wakil Bupati Nias Utara Yusman Zega, A.Pi.,M.Si menyampaikan Pemerintah Daerah Kabupaten Nias Utara menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada lembaga DPRD Kabupaten Nias Utara, yang pada hari ini telah melaksanakan rapat paripurna penyampaian rekomendasi DPRD Kabupaten Nias Utara atas LKPJ Bupati Nias Utara Tahun Anggaran 2025, yang merupakan rangkaian akhir pembahasan LKPJ Bupati Nias Utara Tahun 2025 bersama pansus DPRD.

Berbagai hal yang termuat dalam rekomendasi DPRD ini akan menjadi bahan bagi pemerintah daerah dalam melaksanakan berbagai program dan kegiatan pada tahun anggaran yang sedang berjalan maupun pada tahun anggaran berikutnya, agar semakin partisipatif dan adaptif dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, serta terciptanya pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya.

"Rekomendasi DPRD kami pandang sebagai instrumen perbaikan berkelanjutan yang akan ditindaklanjuti secara sistematis, terukur, dan sesuai ketentuan yang berlaku," ujar, Yusman.

Namun demikian, Wakil Bupati mengakui masih terdapat sejumlah capaian kinerja yang belum optimal. Untuk itu, pemerintah daerah akan terus melakukan evaluasi dan optimalisasi sumber daya guna meningkatkan kualitas pelayanan publik dan kinerja pemerintahan.

Wakil Bupati menegaskan komitmen pemerintah daerah dalam menyelaraskan kebijakan dengan pemerintah pusat dan provinsi, dengan tetap memperhatikan karakteristik dan kebutuhan daerah agar pembangunan dapat dirasakan secara merata dan berkeadilan.