RRI.CO.ID, Lamongan - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Lamongan menggelar rapat paripurna terkait penyampaian rekomendasi Pansus atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Tahun Anggaran 2025. Agenda ini menjadi instrumen penting dalam mengevaluasi efektivitas program kerja pemerintah daerah selama satu tahun terakhir.

Ketua DPRD Lamongan M. Freddy Wahyudi menyampaikan bahwa fokus evaluasi LKPJ kali ini lebih menitikberatkan pada aspek capaian kinerja secara nyata di lapangan, bukan sekadar pemaparan angka statistik di atas kertas. "Penyampaian LKPJ itu lebih pada capaian kinerja Bupati. Jadi tidak bersifat angka, tapi capaian kinerjanya," ujarnya, Selasa 28 April 2026.

Berdasarkan hasil tinjauan, mayoritas target kinerja yang ditetapkan untuk tahun 2025 dinilai telah memenuhi harapan dan target yang direncanakan. Namun demikian, pihak legislatif memberikan catatan bahwa masih terdapat beberapa sektor yang belum mencapai hasil maksimal.

Hal ini menjadi dasar bagi DPRD untuk memberikan rekomendasi perbaikan agar kelemahan yang terjadi di tahun sebelumnya tidak terulang kembali. Ke depannya, Ketua DPRD berharap adanya peningkatan kualitas kinerja dari pihak eksekutif.

Selain itu, peran legislatif dalam fungsi pengawasan juga akan terus diperkuat dengan meningkatkan volume pemantauan terhadap jalannya pemerintahan. "Harapan saya kinerja dari Bupati lebih baik lagi, kemudian juga legislatif dalam rangka pengawasannya volumenya lebih banyak lagi," tuturnya.

Langkah ini diharapkan dapat menciptakan kerja sama yang lebih solid antara Pemerintah Daerah dan DPRD, demi memastikan pembangunan daerah berjalan secara transparan dan akuntabel