RRI.CO.ID, Musi Banyuasin - Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin bersama DPRD Muba menggelar rapat Badan Anggaran untuk mengevaluasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Triwulan I Tahun Anggaran 2026. Rapat berlangsung di Ruang Rapat Badan Musyawarah DPRD Muba, Sekayu, Senin, 27 April 2026.

Ketua DPRD Muba, Afitni Junaidi Gumay mengatakan, rapat evaluasi ini bertujuan untuk melihat sejauh mana capaian kinerja pemerintah daerah pada triwulan pertama, baik dari sisi pendapatan maupun belanja daerah.

“Kami ingin mengetahui secara rinci perkembangan realisasi APBD pada triwulan pertama ini. Dari situ, kita bisa mengidentifikasi kendala yang dihadapi serta langkah perbaikan ke depan,” ujarnya.

Ia menambahkan, forum tersebut juga menjadi ruang bersama untuk membedah berbagai persoalan yang muncul dalam pelaksanaan anggaran, sehingga kinerja pemerintah daerah dapat terus ditingkatkan secara terukur.

Sementara itu, Sekda Muba, Syafaruddin memaparkan secara umum realisasi fisik pada Triwulan I 2026 telah mencapai 15,93 persen, sedangkan realisasi keuangan berada di angka 11,46 persen. Adapun realisasi pendapatan daerah tercatat sebesar 16,64 persen.

Meski demikian, ia mengakui kondisi keuangan daerah saat ini masih menghadapi tantangan. Hal tersebut, kata dia, tidak hanya dialami Kabupaten Musi Banyuasin, tetapi juga sejumlah daerah lain.

“Situasi ini salah satunya dipengaruhi oleh adanya kurang bayar dana bagi hasil dari pemerintah pusat pada tahun 2023, 2024 hingga 2025,” kata Syafaruddin.

Pemerintah daerah, lanjutnya, akan terus berupaya meningkatkan pembayaran dana bagi hasil (DBH) dari pemerintah pusat secara bertahap setiap bulan guna mendukung kebutuhan belanja daerah.

Wakil Ketua I DPRD Muba, Irwin Zulyani menilai pentingnya menjaga sinergi antara legislatif dan eksekutif dalam mengawal pelaksanaan APBD. Menurut dia, komunikasi yang baik menjadi kunci dalam menyelesaikan berbagai persoalan yang muncul.

Ia juga mendorong pemerintah daerah untuk lebih mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), khususnya dari sektor pajak dan sumber-sumber potensial lainnya.

“Optimalisasi PAD menjadi penting agar ketergantungan terhadap dana transfer pusat dapat dikurangi,” ujarnya.