RRI.CO.ID, Buntok - Bupati Barito Selatan, Eddy Raya Samsuri, bersama pemerintah daerah se-Kalimantan Tengah, menghadiri pertemuan bersama Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng) Agustiar Sabran, dengan Ketua Komisi II DPR RI H.M. Rifqinizamy Karsayuda, dan Wakil Menteri (Wamen) Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) RI Ossy Dermawan. Pertemuan berlangsung di Aula Jayang Tingang, Palangka Raya, Kamis, 23 April 2026.

Gubernur Kalteng, Agustiar Sabran, dalam sambutannya, menekankan bahwa pertemuan ini memiliki arti strategis sebagai forum koordinasi, konsultasi, dan sinergi antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Khususnya, sinergi dalam memperkuat pelaksanaan kebijakan di bidang agraria, pertanahan, dan tata ruang di wilayah Provinsi Kalteng.

Sementara itu Wamen ATR BPN Ossy Dermawan dalam pemaparannya mengatakan, terdapat empat permasalahan utama yang menjadi perhatian dalam isu agraria, pertahanan, dan tata ruang daera. Salah satunya, masih banyak tanah-tanah yang belum memiliki sertifikat, sehingga memberikan dampak secara hukum dan perkembangan ekonomi.

“Masih banyak bidang tanah yang belum terdaftar dan tersertifikasi, sehingga menghambat kepastian hukum dan investasi,” katanya.

Menurutnya, keterlambatan penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) turut memengaruhi masuknya investasi di daerah. Melalui forum ini, ia berharap sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dapat diperkuat untuk menyelesaikan persoalan pertanahan secara bertahap.

Sementara itu, Bupati Barito Selatan, Eddy Raya Samsuri, juga mengatakan sinergi dan kolaborasi menjadi hal penting untuk memastikan efisiensi dan efektivitas pengelolaan pertanahan di setiap daerah. Bahkan, dengan adanya kerja sama yang baik, berbagai program pembangunan bisa lebih mudah dilakukan untuk mendukung kesejahteraan masyarakat.

"Semoga dengan adanya pertemuan ini, akan memudahkan mengatasi permasalahan pertahanan di wilayah Barito Selatan," katanya.