RRI.CO.ID Ambon-Persoalan infrastruktur dan efektivitas Tol Laut di wilayah Terdepan, Terluar, dan Tertinggal (3T) Provinsi Maluku kembali menjadi sorotan dalam dialog interaktif di RRI Ambon pada Rabu, 22 April 2026. Akademisi UIN AM Sangadji Ambon, Fachrul Patilou, S.IP., M.Hum., menegaskan bahwa meskipun program Tol Laut telah berjalan, masyarakat di pulau-pulau terluar masih terjebak dalam masalah klasik yakni tingginya biaya logistik lokal akibat kerusakan akses jalan dari dermaga menuju pusat distribusi di kecamatan.

Menurutnya, kendala utama yang dihadapi saat ini adalah terjadinya diskonektivitas antara infrastruktur pelabuhan dengan moda transportasi darat. Fachrul mencontohkan, di beberapa wilayah seperti Maluku Barat Daya dan Kepulauan Aru, kapal Tol Laut mungkin sudah rutin bersandar, namun ketiadaan gudang penyimpanan yang memadai dan fasilitas pendingin (cold storage) membuat rantai pasok terhambat.

Kondisi ini menyebabkan komoditas bahan pokok (Bapok) seringkali mengalami kerusakan atau justru harganya tetap melambung saat sampai di tangan konsumen akhir. Ia pun menyoroti fenomena "muatan balik kosong" yang masih menjadi beban bagi efisiensi anggaran negara.

"Kapal-kapal yang datang membawa pasokan barang dari pusat industri kerap kali kembali tanpa membawa produk unggulan daerah secara maksimal. Hal ini disebabkan belum adanya integrasi sistem logistik yang mampu menjemput hasil bumi dan perikanan dari tangan nelayan atau petani di pelosok pulau untuk dibawa ke pasar luar melalui jalur Tol Laut," katanya.

Dalam perspektif akademis, optimalisasi Tol Laut di tahun 2026 ini memerlukan intervensi serius dari Pemerintah Daerah untuk tidak hanya bergantung pada bantuan pusat. Pemerintah kabupaten/kota di Maluku didesak untuk mempercepat pembangunan fasilitas penunjang di sekitar pelabuhan singgah.

Fachrul menekankan bahwa penguatan sektor UMKM berbasis potensi lokal harus menjadi prioritas agar kapal-kapal Tol Laut memiliki muatan bernilai ekonomi tinggi saat berlayar kembali menuju pelabuhan utama.

Ia menyimpulkan bahwa konektivitas wilayah 3T di Maluku tidak akan pernah tuntas jika hanya dilihat dari sisi ketersediaan armada kapal semata. Dibutuhkan sinkronisasi data dan pengawasan ketat di lapangan agar subsidi Tol Laut tepat sasaran dan benar-benar mampu menurunkan disparitas harga.

Tanpa pembenahan infrastruktur pendukung di darat, Tol Laut hanya akan menjadi "jembatan semu" yang gagal memerdekakan masyarakat pulau terluar dari isolasi ekonomi.