RRI.CO.ID, Jayapura – Badan Pertanahan Nasional (BPN) Papua menyiapkan langkah lanjutan setelah penandatanganan kerja sama dengan Pemerintah Provinsi Papua, Selasa, 21 April 2026. Salah satunya percepatan pemetaan tanah adat untuk memberikan kepastian hukum dalam pembangunan di daerah.

Kepala BPN Papua, Roy Wayoi, mengatakan pemetaan ini penting agar status tanah adat dapat teridentifikasi secara jelas. Dengan begitu, perencanaan pembangunan tidak menimbulkan konflik di kemudian hari. “Melalui pemetaan ini, kita bisa mengetahui secara pasti hak-hak masyarakat adat,” kata Roy.

Selain pemetaan tanah adat, BPN juga tengah memproses mutasi pegawai pemerintah daerah ke Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN. Saat ini, tercatat puluhan pegawai masih menunggu penempatan lanjutan di tingkat pusat.

Roy menyebut pihaknya masih menunggu arahan pemerintah provinsi agar proses mutasi tersebut dapat berjalan lebih cepat. “Kami menunggu dukungan dari pemerintah daerah agar penempatan pegawai ini segera ditindaklanjuti,” ujarnya.

Ia menambahkan, percepatan mutasi ini diharapkan memperkuat kapasitas kelembagaan pertanahan di Papua, sekaligus mendukung pelaksanaan program-program strategis di daerah.