RRI.CO.ID, Bengkulu - Wakil Ketua I DPRD Kota Bengkulu, Rahmad Widodo, mendorong percepatan proses perizinan pembangunan perumahan, khususnya rumah subsidi yang masih tertahan di dinas terkait. Mengingat sebelumnya, kendala izin ditemui sejumlah pengembang.

Ia menilai, percepatan izin penting untuk mendukung program nasional pembangunan 3 juta rumah yang tengah digencarkan pemerintah pusat. Karena itu, pemerintah daerah diminta aktif mempermudah proses perizinan tanpa mengabaikan ketentuan regulasi.

Menurutnya, kehadiran pemerintah harus mampu memberikan solusi bagi masyarakat yang membutuhkan hunian. Dukungan pemerintah daerah dinilai krusial, mengingat kewenangan perizinan berada di tingkat daerah.

“Kalau regulasi sudah jelas dan semua syarat terpenuhi, jangan sampai ada hambatan dalam proses perizinan,” ujarnya, Senin 20 April 2026.

Rahmad Widodo juga menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah dan pengembang. Ia menyebut, sektor perumahan subsidi tidak sepenuhnya bergantung pada anggaran pemerintah, sehingga perlu didorong melalui kemudahan kebijakan.

Selain itu, ia menyinggung kemungkinan pemberian keringanan, termasuk pada Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) yang menggantikan IMB. Menurutnya, kebijakan keringanan biaya pungutan retribusi perizinan ini dapat menjadi stimulus bagi pengembang untuk mempercepat pembangunan rumah subsidi.

DPRD, kata dia, mendukung langkah pemerintah daerah dalam mempercepat realisasi program perumahan, selama tetap sesuai dengan aturan yang berlaku.

300 Unit BSPS Dialokasikan ke Kota Bengkulu, 174 Rumah Lolos Verifikasi Awal

Pemerintah Kota Bengkulu mendapat alokasi 300 unit Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) dari pemerintah pusat untuk penanganan rumah tidak layak huni (RTLH) tahun 2026.

Kepala Bidang Kawasan Permukiman Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Bengkulu, Lepi Nurseha, menyebut realisasi bantuan dilakukan bertahap sepanjang tahun anggaran. Program ini menjadi bagian upaya peningkatan kualitas hunian masyarakat berpenghasilan rendah.

Dari usulan sekitar 1.100 calon penerima, sebanyak 174 unit rumah telah lolos verifikasi tahap awal. Penetapan penerima mengacu pada data percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem (P3KE) agar bantuan tepat sasaran.

Sebanyak 174 unit tersebut menjadi prioritas awal penanganan RTLH. Pemerintah kota memastikan proses berjalan transparan sembari melanjutkan verifikasi untuk memenuhi sisa kuota 300 unit.

Pemkot juga melakukan pendampingan dan perbaikan data agar warga yang layak dapat terakomodasi, meski masih terkendala administrasi. Lepi juga mengakui terdapat kendala di lapangan, terutama ketidaksesuaian data dengan kondisi riil.

Sejumlah rumah yang tidak layak huni belum bisa dibantu karena tidak masuk kategori desil 1–4 dalam data P3KE. Ia berharap ada pembaruan data atau fleksibilitas kebijakan agar bantuan lebih tepat sasaran dan penanganan RTLH di Kota Bengkulu bisa berjalan maksimal.