RRI.CO.ID, Sungailiat – Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Perdagangan (Disnakerperindag) Kabupaten Bangka akan mendaftarkan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) program Ikopena (Inovasi dan Kolaborasi Pengentasan Pengangguran).

Kepala Bidang Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja (Pentaker) Disnakerperindag Kabupaten Bangka Insyira Subagia mengatakan sebelumnya telah melakukan kunjungan ke Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bangka Belitung untuk melakukan konsultasi terkait Hak Kekayaan Intelektual agar memiliki kekuatan hukum.

“Setelah pulang dari Jakarta kita silaturahmi ke Kemenkum di Pangkalpinang dan Alhamdulillah mereka menyarankan dibuat HKI agar memiliki kekuatan hukum. Dalam arti bukan kita ingin membatasi teman-teman Provinsi, Kabupaten, Kota ingin buat program ini tapi jangan sampai ada pemalsuan dan disalahgunakan oleh pihak-pihak terkait,” ujar Insyira Subagia, Senin, 9 Maret 2026.

Insyira Subagia menambahkan, pihaknya akan kembali ke Kanwil Kementerian Hukum Bangka Belitung dengan membawa berbagai persyaratan, salah satunya buku Ikopena, penyampaian pola kerja, dan berbagai persyaratan lainnya.

“Yang memegang HKI itu pemerintah daerah, Ketua Forum CSR dan saya sendiri atau Dinas Tenaga Kerja. Inilah upaya kami selaku ASN memberikan yang terbaik bagi daerah dari sisi pelayanan kepada masyarakat jangan sampai masyarakat berpikir bahwa pemerintah daerah tidak memikirkan teman-teman yang belum mendapat pekerjaan,” jelasnya.

Diharapkan Ikopena yang merupakan program yang diinisiasi Disnakerperindag Kabupaten Bangka untuk menekan angka pengangguran melalui pelatihan kewirausahaan dapat segera mendapat Hak Kekayaan Intelektual.

Sebelumnya, Wakil Bupati Bangka Syahbudin mengatakan, pengentasan pengangguran tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah daerah namun diperlukan kolaborasi antara berbagai pihak terkait.

“Perlu solusi untuk mencari jalan keluar bersama dan bekerja sama semua pihak, berkolaborasi dalam rangka pengentasan pengangguran yang ada saat ini. Sebab ini akan sangat berdampak pada tingkat kemiskinan dan kriminalitas yang ada, sehingga akan membuat kita semua tidak nyaman dan aman,” ujar Wabup Syahbudin.