RRI.CO.ID, Sabang - BMKG Aceh mengimbau pemerintah daerah dan masyarakat meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Imbauan tersebut disampaikan menyusul terdeteksinya 140 titik panas di wilayah Aceh.

Plt Kepala BMKG Aceh, Anang Arianto, mengatakan jumlah titik panas mengalami peningkatan signifikan dibandingkan hari sebelumnya. Pada Sabtu, 7 Maret 2026 tercatat 52 titik panas, sementara pada Minggu 8 Maret 2026 meningkat menjadi 140 titik.

Data tersebut diperoleh dari pemantauan Sensor MODIS Satelit Terra, Aqua, Suomi NPP, serta NOAA20/VIIRS pada periode 7 Maret 2026 pukul 00.00 WIB hingga 23.00 WIB. Berdasarkan hasil pemantauan, titik panas tersebar pada beberapa kategori tingkat kepercayaan.

“Wilayah Aceh Selatan mendominasi titik panas dengan sebaran 25 titik,” kata Anang dalam laporan resmi yang diterima RRI Sabang, Minggu, 8 Maret 2026. Selain itu, masing-masing 16 titik panas terpantau di wilayah Nagan Raya, Aceh Singkil, dan Aceh Timur.

Ia menambahkan, terdapat dua titik panas dengan tingkat kepercayaan tinggi atau zona merah di wilayah Nagan Raya dan Aceh Timur. Zona merah menunjukkan potensi kebakaran yang tinggi dan perlu segera diwaspadai.

Selain wilayah tersebut, sejumlah titik panas juga terpantau di beberapa daerah lain. Di antaranya Aceh Utara, Aceh Tenggara, Aceh Tengah, Subulussalam, Aceh Tamiang, Aceh Besar, Aceh Jaya, Gayo Lues, Pidie, Bireuen, Bener Meriah, dan Lhokseumawe.

Menurut Anang, tingkat kepercayaan hotspot dibagi dalam tiga kategori. Ketiganya yakni zona hijau (rendah), zona kuning (sedang atau siaga), dan zona merah (tinggi).

Jika titik panas telah berada pada zona merah, maka kemungkinan besar sudah berupa titik api di lapangan. BMKG mengingatkan masyarakat juga diminta tidak membuka lahan dengan cara membakar karena berisiko memicu kebakaran yang lebih luas.

Sementara itu, Gubernur Kalimantan Selatan, Muhidin mengingatkan kepala desa agar meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi karhutla menjelang musim kemarau. Pesan tersebut disampaikan Muhidin saat menghadiri Silaturahmi Daerah Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Kalimantan Selatan di Banjarbaru.

Dalam kesempatan itu, ia menekankan pentingnya peran kepala desa sebagai garda terdepan dalam pencegahan karhutla. Muhidin meminta para kepala desa aktif mengingatkan masyarakat agar tidak membuka lahan dengan cara membakar.

“Para kepala desa harus mengingatkan warganya agar tidak membakar lahan. Selain berbahaya bagi lingkungan, tindakan tersebut juga bisa dikenai sanksi hukum berupa kurungan penjara,” ujarnya, dilansir dari RRI Banjarmasin, Minggu 8 Maret 2026.