RRI.CO.ID, Pandeglang - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pandeglang terus memperkuat sinergi lintas sektor guna menuntaskan persoalan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) melalui program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS). Pada tahun anggaran 2026, kekuatan anggaran tidak hanya bersumber dari pos reguler Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan (DPKPP).
Namun juga mendapat sokongan signifikan dari dana Pokok Pikiran (Pokir) anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Langkah pengalihan aspirasi dewan dari sektor infrastruktur jalan ke bedah rumah ini menjadi angin segar dalam percepatan pemenuhan hunian layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
Kepala Dinas DPKPP Kabupaten Pandeglang, Roni menjelaskan, dukungan dari legislatif menunjukkan adanya peningkatan kepedulian terhadap kualitas hidup warga. Ia mencatat sudah ada enam anggota dewan yang mengalihkan dana aspirasinya dengan besaran bervariasi antara Rp100 juta hingga Rp250 juta untuk program rumah swadaya. Meski sumber anggarannya berbeda, ia mengatakan seluruh pelaksanaan teknis tetap mengacu pada konsep BSPS yang mengedepankan pemberdayaan dan swadaya masyarakat dalam pembangunannya.
Hingga saat ini, DPKPP mencatat terdapat sekitar 40.000 unit RTLH di Pandeglang yang memerlukan penanganan serius dari total 68.000 unit pada pendataan awal. Pemerintah daerah mengakui bahwa kemampuan APBD sangat terbatas sehingga kolaborasi dengan berbagai pihak menjadi kunci utama. Kehadiran dana pokir ini membantu DPKPP dalam menutupi celah kuota yang tidak tertampung dalam anggaran reguler pemerintah kabupaten yang hanya memplot sekitar 34 unit untuk tahun ini.
"Alhamdulillah tahun ini bantuan dari beberapa teman dewan mulai melirik, jadi pokirnya dialihkan dari jalan ke rumah. Ada yang 100 juta sampai 250 juta rupiah, namun tetap menggunakan konsep BSPS, bukan terima kunci," ujarnya, Sabtu 28 Februari 2026.
Roni menjelaskan mekanisme penyaluran bantuan akan dilakukan secara transparan melalui rekening penerima manfaat dengan total nilai stimulasi sebesar 20 juta rupiah per unit. Adapun rinciannya mencakup 17,5 juta rupiah untuk belanja bahan material dan 2,5 juta rupiah untuk Upah Hari Kerja (HOK) tukang. Tim fasilitator lapangan pun diterjunkan untuk mendampingi masyarakat mulai dari tahap perencanaan, pemilihan toko material, hingga pemantauan progres pembangunan setiap tiga minggu sekali.
"Kami wajib verifikasi ke lapangan untuk memetakan mana yang bisa ditangani dengan sistem swadaya BSPS dan mana yang harus dibantu penuh melalui CSR atau Baznas agar pembangunan selesai dan tidak mangkrak di tengah jalan," ucapnya.
Pemerintah Kabupaten Pandeglang kini tengah melakukan pendataan ulang secara real-time untuk menyelaraskan target dengan program pembangunan 3 juta rumah yang dicanangkan pemerintah pusat. Melalui integrasi satu data antara kabupaten, provinsi, dan pusat, DPKPP berharap angka kemiskinan ekstrem dapat ditekan melalui perbaikan kualitas hunian.
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....