RRI.CO.ID, Yogyakarta - Transformasi digital dalam tata kelola pemerintahan di Indonesia, menjadi agenda strategis. Terutama dalam pemanfaatan teknologi melalui berbagai aplikasi.

Hal itu menjadi fokus kajian penelitian Profesor Dyah Mutiarin, sebagai Guru Besar Transformasi Pemerintahan Digital UMY. Namun di balik pesatnnya digitalisasi, ia menyoroti fragmentasi sistem dan belum matangnya interoperabilitas data.

”Hal ini memunculkan tantangan baru, dalam perumusan kebijakan berbasis data,” ucapnya di UMY, Jumat, 20 Februari 2026.

Ia melihat, saat ini transformasi digital pemerintah sebenarnya sudah berjalan. Namun faktanya, banyak aplikasi pemerintah berdiri sendiri, sesuai kebutuhan masing-masing instansi.

Data dari kementerian bahkan menyebut instansi pemerintah memiliki 27 ribu aplikasi. Namun jumlah sebesar itu, ia mempertanyakan konektivitas satu sama lain, terkait rekam data, tingkat utilitas, hingga siapa saja penggunanya.

Fragmentasi tersebut menimbulkan persoalan lanjutan, mulai dari perbedaan standar data hingga ego sektoral antar-lembaga. Padahal, saat ini, hampir seluruh proses perumusan kebijakan mengandalkan pendekatan berbasis bukti.

”Jika data tidak interoperabel, proses analisis kebijakan menjadi lambat dan tidak presisi,” katanya. ”Sehingga sangat beresiko menghasilkan keputusan yang kurang tepat.”